Jokowi Harus Bikin Kebijakan Darurat Mudik untuk Hindari Kemacetan di Jalur Pantura

. Untuk menghindari Jalur Pantura sebagai pusat kemacetan, daerah rawan kecelakaan dan jalur maut yang memakan korban jiwa maupun luka, Presiden Jokowi perlu menerapkan kebijakan sistem darurat mudik dalam musim mudik 2015.

"Dengan kebijakan darurat mudik itu kepadatan arus mudik di Pantura Jawa bisa dikurangi dan diurai, sehingga angka kecelakaan selama musim mudik 2015 bisa ditekan," kata Ketua Presidium Indonesoa Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 9/7).

Neta mengingatkan, jika pemerintahan Jokowi tidak mencemati dan mengendalikan arus mudik 2015, kesemrawutan akan terjadi di Jalur Pantura Jawa, terutama di kawasan Brebes. Sebab pada musim mudik 2015 akan bergerak sekitar dua juta sepeda motor dari Jakarta menuju Jalur Pantura. Angka ini masih ditambah 500.000 sampai 600.000 mobil pribadi. Belum lagi angkutan umum, yang semua akan menumpuk memadati Jalur Pantura Jawa.

"Bagaimana pun kepadatan ini harus diatasi. Dengan menerapkan sistem darurat mudik Presiden Jokowi bisa mengerahkan kapal perang TNI AL secara maksimal, untuk mengalihkan arus sepeda motor melalui jalur
laut," ungkap Neta.

Neta memberi contoh, kapal perang TNI AL misalnya dikerahkan membawa sepeda motor ke pelabuhan pelabuhan di Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan lain-lain, untuk kemudian kemudian pemudik sepeda motor menuju kampung halamannya masing masing.

Pun demikian, Jokowi juga bisa memerintahkan pesawat-pesawat angkut TNI AU untuk mengangkut pemudik dari Halim Perdanakesumah menuju Jogja, Solo, Madiun, Semarang, Surabaya, Malang, dan lain-lain, yang kemudian dengan kendaraan militer di bawa ke kampung halamannya.

"Intinya, orientasi darurat mudik adalah untuk menghindari kepadatan di Jalur Pantura, sehingga angka kecelakaan lalulintas selama musim mudik bisa dihindari," demikian Neta. [ysa]