Berita

fahri hamzah/net

Hukum

Fahri Hamzah Heran Kenapa Aktivis Indonesia Dukung Penyadapan

KAMIS, 09 JULI 2015 | 02:54 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik sikap para aktivis di Indonesia yang mendukung upaya pelanggaran HAM yang dikemas dalam bentuk penyadapan oleh KPK. Sementara di negara-negara demokrasi lainnya di dunia, aktivis justru menentang upaya melanggar HAM dengan dalih penyadapan.

"Bagi saya aneh saja, para aktivis Indonesia justru mendukung penyadapan secara serampangan tanpa putusan pengadilan," kata Fahri Hamzah, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7).

Menurut Wasekjen PKS ini, penyadapan tanpa keputusan pengadilan sangat berbahaya, meski dilabel dengan pemberantasan korupsi. Menyadap tanpa putusan pengadilan menurut Fahri, masuk dalam kategori pelanggaran HAM.


"Ini perbedaan aktivis di Indonesia dengan rekannya di luar negeri yang menentang apapun upaya untuk membatasi ruang gerak masyarakatnya seperti penyadapan," tegasnya.

Jika ini dibiarkan, Fahri khawatir terjadi penyalahgunaan hasil penyadapan untuk kepentingan kekuasaan. "Sayangnya, para aktivis tidak berpikir ke sana," ungkapnya.

Beda dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Fahri seperti dilansir dari JPNN, dalam tugasnya BIN bisa menyadap siapapun.

"Tapi semua hasil penyadapan BIN tidak bisa dijadikan alat bukti hukum dan laporannya hanya ditujukan kepada Presiden," tukasnya. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya