Berita

Politik

Ring Satu Presiden Harus Dirombak, Pratikno Harus Mundur

RABU, 08 JULI 2015 | 17:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Berkali-kali ring satu Presiden Jokowi membuat kesalahan fatal. Kali ini, mengganti kepanjangan BIN menjadi Badan Intelijen Nasional dalam undangan resmi pelantikan Panglima TNI dan Kepala BIN, padahal yang benar adalah Badan Intelijen Negara.

"Memang kesalahan buru-buru diperbaiki dengan membuat undangan baru. Tapi ralat itu tidak bisa begitu saja menghapus kesalahan yang diperbuat. Tingkat kesalahannya sudah tidak bisa dimaafkan lagi karena dilakukan berkali-kali," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) Sya'roni kepada redaksi sesaat lalu, Rabu (8/7).

Menurut dia, kesalahan berulang-ulang ini telah menjatuhkan lembaga kepresidenan. Bahkan bisa dikatakan telah mendegradasi marwah lembaga kepresiden menjadi hanya selevel organisasi abal-abal.


"Seharusnya di tingkat ring satu kepresidenan tidak boleh terjadi kesalahan sekecil apapun," tegasnya.

Dikatakannya, seluruh dokumen yang dikeluarkan oleh ring satu presiden harus benar-benar presisif. Tidak menolerir adanya kesalahan dalam bentuk apa pun. Dokumen harus dibuat melalui proses yang matang dan dikeluarkan dalam pengawasan yang ketat.

"Terjadinya kesalahan yang berulang-ulang membuktikan sumber daya di ring satu presiden tidak memenuhi kualifikasi. Terlalu ceroboh dan gegabah. Memiliki tingkat ketelitian yang sangat rendah. Oleh karena itu sebagai solusi yang mujarab harus dirombak total," kata Sya'roni.

"Khusus untuk Mensesneg Pratikno, harus legowo mengundurkan diri. Pratikno harus menyadari bahwa dirinya selama ini telah membebani presiden dan menjadikan presiden sebagai sasaran empuk kritik dari rakyat," tukasnya.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya