Berita

Politik

Ring Satu Presiden Harus Dirombak, Pratikno Harus Mundur

RABU, 08 JULI 2015 | 17:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Berkali-kali ring satu Presiden Jokowi membuat kesalahan fatal. Kali ini, mengganti kepanjangan BIN menjadi Badan Intelijen Nasional dalam undangan resmi pelantikan Panglima TNI dan Kepala BIN, padahal yang benar adalah Badan Intelijen Negara.

"Memang kesalahan buru-buru diperbaiki dengan membuat undangan baru. Tapi ralat itu tidak bisa begitu saja menghapus kesalahan yang diperbuat. Tingkat kesalahannya sudah tidak bisa dimaafkan lagi karena dilakukan berkali-kali," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) Sya'roni kepada redaksi sesaat lalu, Rabu (8/7).

Menurut dia, kesalahan berulang-ulang ini telah menjatuhkan lembaga kepresidenan. Bahkan bisa dikatakan telah mendegradasi marwah lembaga kepresiden menjadi hanya selevel organisasi abal-abal.


"Seharusnya di tingkat ring satu kepresidenan tidak boleh terjadi kesalahan sekecil apapun," tegasnya.

Dikatakannya, seluruh dokumen yang dikeluarkan oleh ring satu presiden harus benar-benar presisif. Tidak menolerir adanya kesalahan dalam bentuk apa pun. Dokumen harus dibuat melalui proses yang matang dan dikeluarkan dalam pengawasan yang ketat.

"Terjadinya kesalahan yang berulang-ulang membuktikan sumber daya di ring satu presiden tidak memenuhi kualifikasi. Terlalu ceroboh dan gegabah. Memiliki tingkat ketelitian yang sangat rendah. Oleh karena itu sebagai solusi yang mujarab harus dirombak total," kata Sya'roni.

"Khusus untuk Mensesneg Pratikno, harus legowo mengundurkan diri. Pratikno harus menyadari bahwa dirinya selama ini telah membebani presiden dan menjadikan presiden sebagai sasaran empuk kritik dari rakyat," tukasnya.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya