. Salah tulis dalam undangan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Panglima TNI patut disesalkan. Meski terlihat sepele, namun hal ini menunjukkan bahwa para pembantu Presiden Joko Widodo tidak paham struktur kenegaraan yang sudah berlaku tahunan.
Demikian disampaikan anggota Komisi I PDI Perjuangan yang juga mantan Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 8/7).
TB Hasanuddin menjelaskan prosedur pembuatan undangan. Pertama, undangan itu dikonsep oleh Kepala Biro Keprotokoleran. Kedua, setelah itu kemudian diserahkan kepada Deputi bidang Administrasi untuk diparaf.
Setelah diparaf bidang Administrasi kemudian naik ke Sekretariat Negara untuk diparaf. Setelah diparaf Sekretariat Negara dan disetujui, maka dicetak di percetekan Sekretariat Kepresidenan. Sebelum dibagikan, undangan tersebut diberi kode dulu oleh Paspampres.
"Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah keempat organisasi itu memang tidak tahu atau ada unsur kesengajaan atau membiarkan. Bila tidak tahu, apa iya tidak ada yang mengingatkan," ungkap TB Hasanuddin.
"Bila ada unsur kesengajaan ini fatal. Berarti soliditas aparat di lingkungan kepresidenan sangat lemah. Saya khawatir, pada suatu saat justru rahasia dari Istana akan bocor ke luar, serta mengganggu integritas dan kewibawaan pemerintahan" ungkap TB Hasanuddin.
Karena itu, TB Hasanuddin menyarankan segera dilakukan restrukturisasi dan diisi oleh orang-orang yang tepat. Sebab apalagi kejadian model ini bukan sekali terjadi. Jokowi misalnya diberi data sampah terkait dengan utang Indonesia kepada IMF, yang akhirnya diklarifikasi Menteri Keuangan. Jokowi juga salah menyebut tempat kelahiran Presiden RI ke-1, Soekarno saat memperingati Hari Kelahiran Pancasila.
[ysa]
