Meutia Hatta: Biarkan Presiden Mengganti & Memilih Menteri Berdasarkan Kemampuan Orang Tersebut…

Isu reshuffle kabinet semakin menghangat setelah berbagai sumber menyebutkan usai Lebaran dilakukan pergantian menteri. Apalagi sudah ada menteri yang mengata-ngatai Presiden Jokowi seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Desakan kepada Presiden Jokowi untuk mengganti menteri datang dari berbagai penjuru dengan segala kepentingannya. Makanya dinilai tepat momen­tum usai Lebaran untuk melaku­kan perombakan kabinet.

Menanggapi hal itu, bekas Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sekaligus tokoh perempuan nasional Meutia Hatta mengatakan, Presiden harus melihat mana menteri yang bisa bekerja dan yang tidak bisa bekerja.

"Jika menteri itu sudah keli­hatan tidak bisa bekerja, maka harus segera dicopot. Jangan ditunggu lama-lama untuk di-reshuffle," tegas Meutia Hatta saat ditemui usai Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), di Jakarta, Senin (6/7).

Berikut kutipan selengkap­nya:

Siapa menteri yang layak diganti?
Presiden tentu sudah tahu. Tidak bisa asal diganti. Untuk reshuffle kabinet itu harus melihat orangnya dulu. Mana yang harus diganti. Jangan sampai diganti karena kepentingan politik.

Kalau menteri yang tidak mampu, tentu wajar diganti, itu lebih baik ya. Jangan sampai salah orang.

Kriteria yang layak diganti itu seperti apa?
Yang tidak bisa bekerja. Itu kan bisa dilhat dari kinerjanya. Seorang menteri itu kan harus bisa bekerja maksimal di ke­menterian yang dipimpinnya. Selain itu, menteri itu harus pihak terkait. Menteri tidak selalu kerja sendiri, harus ada kerja sama kan.

Apa harapan Anda kepada Presiden mengenai reshuffle kabinet?
Presiden harus tahu betul-betul kinerja menteri itu. Jangan sampai karena desakan politik, orang itu diganti, padahal dia kompeten. Begitu juga Presiden harus tahu betul kemampuan orang yang akan dimasukkan dalam kabinet. Jangan diserah­kan ke pimpinan parpol untuk mencari menteri.

Memangnya kenapa?
Kalau Presiden menyerahkan kepada orang-orang tertentu, nanti orang itu memilih orang yang dia pikir bagus, padahal tidak bagus. Jangan menyer­ahkan kepada orang lain deh. Kalau seperti dulu zamannya pak Harto kan tahu betul.

Harapan saya Presiden harus dijaga supaya bisa bekerja den­gan baik, diberi kesempatan un­tuk bisa berpikir sendiri, jangan dirongrong.

Jangan ada bisikan kanan kiri maksudnya?
Jangan dirongrong pokoknya. Kalau ada bisikan kanan kiri yang baik, tidak apa-apa, he-he-he.

O ya, bagaimana Anda me­lihat perempuan Indonesia saat ini?
Perempuan Indonesia sebet­ulnya sudah punya wawasan bagaimana berkiprah dalam banyak aspek kehidupan. Tapi tantangannya juga lebih besar.

Apa tantangannya?
Tantangannya adalah kek­erasan, kemiskinan, permasala­han kesehatan. Masalah lainnya, laki-laki tidak memberikan kesempatan pada mereka.

Kalau saya dengar orang bi­cara, masih kecendrungan melecehkan perempuan. Padahal seharusnya menghormati dan memberi tempat bagi perem­puan. Sebab, kalau perempuan itu tidak berdaya, laki-laki juga susah.

Apa cita-cita Anda ke de­pan?
Saya ingin membuat sekolah bangsa. Meneruskan nilai-nilai kebangsaan. Kita mendirikan negara untuk apa sih. Memahami permasalahan bangsa, tentu perlu wawasan. Jangan sampai kalau masuk di DPR tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tugasnya kan mengawasi pemerintah yang menjalankan tugas eksekutif.

Seperti dana aspirasi, berpikir ke situ saja, nggak boleh sebet­ulnya. Tidak boleh dana aspiarsi itu. Sekarang rakyat susah loh. Jangan pura-pura nggak tahu kalau rakyat itu susah.

Kita mempunyai amanah untuk menjaga negara. Negara ini harus kita jaga. Tidak boleh menjadi negara yang terpu­ruk. Makanya penting sekolah politik itu biar tahu dan men­guasai bidang-bidang tugasnya.

Ini berarti harus mempunyai wawasan.

Kapan membuka sekolah politik?
Kita kumpul dulu, ini har­us dipersiapkan. Cita-citanya masuk partai itu mempunyai pendidikan politik agar mem­punyai wawasan. Jangan sampai masuk DPR tapi nggak ngerti apa-apa. ***