Berita

darmin nasution/net

Politik

Ekonomi RI Makin Nyungsep Kalau Darmin Nasution Jadi Menteri

SENIN, 06 JULI 2015 | 06:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Darmin Nasution memang pernah menduduki sejumlah jabatan di eksekutif. Tapi selama jadi pejabat, tidak ada prestasi yang diukirnya.

Begitu antara lain alasan kenapa Darmin kurang pantas diangkat menjadi menteri bidang ekonomi di kabinet kerja. Dengan rekam jejak yang demikian, Darmin diyakini tidak akan mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang ada dan membantu Presiden Joko Widodo mewujudkan janji ekonomi Nawacita dan Trisakti.

"Nggak pantes banget (Darmin Nasution jadi menteri bidang ekonomi), selama ini jadi pejabat juga gak ada prestasinya," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni saat berbincang dengan redaksi, Minggu (5/7).


Selain soal kemampuan, pertimbangan lain bahwa Darmin tidak tepat dijadikan menteri karena dianggap sebagai figur bermasalah. Saat menjabat Dirjen Pajak, Darmin ditengarai terlibat dalam beberapa kasus besar seperti kasus pengemplanan pajak Paulus Tumewu dan kasus pajak Gayus Tambunan.

Selain dua kasus itu, Darmin yang pernah menjabat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Kepala Bapepam Lembaga Keuangan, dan Deputi Senior Bank Indonesia, juga disebut-sebut tersangkut kasus Century senilai Rp 6,7 triliun. Ketika kasus ini muncul, Darmin adalah komisioner LPS. Darmin diketahui ikut rapat KSSK yang mengurus bailout tersebut.

"Jadi, kalau dia (Darmin) diangkat menjadi menteri, ekonomi Indonesia makin nyungsep, rupiah makin terseok," tukas Sya'roni yakin.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya