Berita

presiden joko widodo/net

RESHUFFLE KABINET KERJA

Sofjan Djalil dan Darmin Nasution Kurang Pas Jadi Menko Perekonomian

MINGGU, 05 JULI 2015 | 22:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pelemahan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini terjadi karena kredibilitas tim ekonomi pemerintah yang dinilai kurang. Kredibilitas yang rendah ini didorong oleh ketiadaan visi yang jelas hendak kemana biduk perekonomian hendak berlayar.

Demikian penilaian Ketua Presidium Pergerakan Aktivis untuk Reformasi dan Demokrasi (ProDEM), Andrianto, menyikapi carut marut perekonomian nasional dan rencana Presiden Joko Widodo mengocok ulang susunan Kabinet Kerja.

"Mengurus perekonomian negara sebesar Indonesia ini memang tidak bisa dilakukan hanya dengan membagi-bagikan kartu saja. Kalau kartu itu sifatnya seperti aspirin. Begitu duit di dalamnya habis, maka rakyat pening lagi," ujarnya.


Di sisi lain, situasi ini diperparah karena ketiadaan leadership di tubuh tim ekonomi. Bahkan ada kesan kuat setiap menteri di sektor ekonomi jalan sendiri-sendiri.

"Ini bisa jadi karena figur Sofjan Djalil tidak begitu kuat sebagai Menko Perekonomian. Kelasnya bukan Menko Perekonomian. Jadi terkesan hanya mengakomodir kepentingan tertentu. Apalagi Sofjan Djalil dinilai banyak orang lebih dekat dengan Wapres Jusuf Kalla, sehingga ada kekhawatiran tidak independen, dalam arti kurang membela kepentingan rakyat banyak," urai Andrianto.

Kalau Jokowi memang serius membenahi kinerja tim ekonomi pemerintahannya, dia tidak bisa sembarangan menunjuk orang. Apalagi memberikan kesempatan kepada orang seperti Darmin Nasution yang memiliki kaitan dengan sejumlah kasus hukum yang sampai sekarang masih mandeg di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jokowi harus mencari sosok yang berada di tengah, bervisi kerakyatan dan berani membela kepentingan nasional, serta punya rekam jejak yang clean dan clear," demikian Andrianto. [dem]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Prabowo Tetap Hadiri Peluncuran Buku Bahlil Meski Sedang Flu

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:26

KPK Panggil Pengelola Wisma Atlet Buntut Kasus Korupsi Bea Cukai

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:23

Sudaryono Diyakini Mampu Benahi Tata Kelola Program MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:20

Jangan Cepat Puas, Pengangguran Turun tapi Kualitas Pekerjaan Masih jadi PR

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:14

KPK Panggil Petinggi PAN Rejang Lebong di Pengembangan Kasus Bengkulu

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:04

Belum Ada Rencana Reshuffle, Istana Utamakan Isi Jabatan yang Kosong

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:54

BPK: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir, Tata Kelola Harus Terus Diperkuat

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:42

Spoiler One Piece Chapter 1190: Duel Gaban vs Imu Memanas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:22

Istana Benarkan Destry Damayanti Masuk Bursa Gubernur BI

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:17

Daftar Harga Pertamax Terbaru di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya