Berita

presiden joko widodo/net

RESHUFFLE KABINET KERJA

Sofjan Djalil dan Darmin Nasution Kurang Pas Jadi Menko Perekonomian

MINGGU, 05 JULI 2015 | 22:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pelemahan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini terjadi karena kredibilitas tim ekonomi pemerintah yang dinilai kurang. Kredibilitas yang rendah ini didorong oleh ketiadaan visi yang jelas hendak kemana biduk perekonomian hendak berlayar.

Demikian penilaian Ketua Presidium Pergerakan Aktivis untuk Reformasi dan Demokrasi (ProDEM), Andrianto, menyikapi carut marut perekonomian nasional dan rencana Presiden Joko Widodo mengocok ulang susunan Kabinet Kerja.

"Mengurus perekonomian negara sebesar Indonesia ini memang tidak bisa dilakukan hanya dengan membagi-bagikan kartu saja. Kalau kartu itu sifatnya seperti aspirin. Begitu duit di dalamnya habis, maka rakyat pening lagi," ujarnya.


Di sisi lain, situasi ini diperparah karena ketiadaan leadership di tubuh tim ekonomi. Bahkan ada kesan kuat setiap menteri di sektor ekonomi jalan sendiri-sendiri.

"Ini bisa jadi karena figur Sofjan Djalil tidak begitu kuat sebagai Menko Perekonomian. Kelasnya bukan Menko Perekonomian. Jadi terkesan hanya mengakomodir kepentingan tertentu. Apalagi Sofjan Djalil dinilai banyak orang lebih dekat dengan Wapres Jusuf Kalla, sehingga ada kekhawatiran tidak independen, dalam arti kurang membela kepentingan rakyat banyak," urai Andrianto.

Kalau Jokowi memang serius membenahi kinerja tim ekonomi pemerintahannya, dia tidak bisa sembarangan menunjuk orang. Apalagi memberikan kesempatan kepada orang seperti Darmin Nasution yang memiliki kaitan dengan sejumlah kasus hukum yang sampai sekarang masih mandeg di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jokowi harus mencari sosok yang berada di tengah, bervisi kerakyatan dan berani membela kepentingan nasional, serta punya rekam jejak yang clean dan clear," demikian Andrianto. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya