Berita

presiden joko widodo/net

RESHUFFLE KABINET KERJA

Sofjan Djalil dan Darmin Nasution Kurang Pas Jadi Menko Perekonomian

MINGGU, 05 JULI 2015 | 22:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pelemahan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini terjadi karena kredibilitas tim ekonomi pemerintah yang dinilai kurang. Kredibilitas yang rendah ini didorong oleh ketiadaan visi yang jelas hendak kemana biduk perekonomian hendak berlayar.

Demikian penilaian Ketua Presidium Pergerakan Aktivis untuk Reformasi dan Demokrasi (ProDEM), Andrianto, menyikapi carut marut perekonomian nasional dan rencana Presiden Joko Widodo mengocok ulang susunan Kabinet Kerja.

"Mengurus perekonomian negara sebesar Indonesia ini memang tidak bisa dilakukan hanya dengan membagi-bagikan kartu saja. Kalau kartu itu sifatnya seperti aspirin. Begitu duit di dalamnya habis, maka rakyat pening lagi," ujarnya.


Di sisi lain, situasi ini diperparah karena ketiadaan leadership di tubuh tim ekonomi. Bahkan ada kesan kuat setiap menteri di sektor ekonomi jalan sendiri-sendiri.

"Ini bisa jadi karena figur Sofjan Djalil tidak begitu kuat sebagai Menko Perekonomian. Kelasnya bukan Menko Perekonomian. Jadi terkesan hanya mengakomodir kepentingan tertentu. Apalagi Sofjan Djalil dinilai banyak orang lebih dekat dengan Wapres Jusuf Kalla, sehingga ada kekhawatiran tidak independen, dalam arti kurang membela kepentingan rakyat banyak," urai Andrianto.

Kalau Jokowi memang serius membenahi kinerja tim ekonomi pemerintahannya, dia tidak bisa sembarangan menunjuk orang. Apalagi memberikan kesempatan kepada orang seperti Darmin Nasution yang memiliki kaitan dengan sejumlah kasus hukum yang sampai sekarang masih mandeg di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jokowi harus mencari sosok yang berada di tengah, bervisi kerakyatan dan berani membela kepentingan nasional, serta punya rekam jejak yang clean dan clear," demikian Andrianto. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya