Berita

Ekonomi Kacau Lagi Kalau Darmin Nasution yang Masuk Kabinet

MINGGU, 05 JULI 2015 | 21:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution dinilai bukan figur yang tepat untuk diajak masuk kedalam tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo.

Selain punya noda hitam terkait kasus pajak Gayus Tambunan, kemampuan Darmin mengatasi keterpurukan ekonomi nasional dalam bingkai semangat Trisakti dan Nawacita sangat meragukan.

"Figur yang terlibat kesalahan masa lalu dan berpaham neolibealisme, ya tidak layak dipilih," ujar Jurubicara Jaringan 98, Ricky Tamba kepada redaksi, Minggu (5/7).


"Kebijakan ekonomi yang pro rakyat tidak mungkin ada kalau orang seperti itu yang dipilih. Bisa-bisa nanti kacau lagi, tidak ada perubahan," sambung dia.

Ricky mengatakan pihaknya mendukung kocok ulang kainet secepatnya dilakukan Presiden Jokowi, terutama terhadap tim ekonomi. Hal ini agar visi Trisakti dan Nawacita yang dijanjikan bisa segera terlaksana.

"Sekarang persoalannya harus dipilih orang yang tepat. Masih banyak putra terbaik bangsa yang bisa dipilih oleh Jokowi," katanya.

"Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karenanya kami mengingatkan aktivis, relawan, dan para pendukung jangan mengintervensi Jokowi. Cukup mengingatkan Jokowi soal kriteria yang layak dipilih. Orang yang tidak paham Trisakti dan Nawacita tidak usah diangkat," tukas Ricky Tamba.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya