Berita

Peluang Letjen Munir Jadi KSAD Fifty-fifty

KAMIS, 02 JULI 2015 | 06:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Salah satu jenderal bintang tiga di TNI AD yang disebut-sebut pantas menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo adalah Letjen M. Munir.

Lantas, bagaimana peluang Munir dipilih Presiden Jokowi?

"Menurut saya, peluang Munir menjadi KSAD masih fifty-fifty," ujar pemerhati militer, Nayawan Persada kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/7).


Di satu sisi, menurut Nayawan, peluang Munir menjadi KSAD cukup terbuka karena dia merupakan Pati bintang tiga senior.

Munir yang lulusan Akmil 1983 bahkan sudah dua kali mendapat jabatan untuk bintang tiganya, yakni sebagai Pangkostrad dan Wakasad.

Namun di sisi lain, langkah Munir yang saat ini menjabat Wakasad menjadi KSAD bisa terhambat karena dirinya mantan ajudan Presiden SBY.

"Pada pergantian pemerintah (rezim), jarang ada Pati yang diusung pemerintah sebelumnya bisa diterima oleh pemerintah selanjutnya untuk menduduki posisi strategis di TNI (KSAD)," papar Nayawan yang alumni Ilmu Politik FISIP UI.

Nayawan punya catatan lain terhadap karir Munir di militer. Munir naik jadi Wakasad menggantikan Moeldoko yang ketika itu telah diangkat menjadi KSAD. Padahal sebenarnya, Munir sendiri sudah tiga kali masuk nominasi menjadi KSAD, namun belum berhasil menjadi orang nomor satu di TNI AD.

"Munir dalam nominasi menjadi KSAD sebelumnya selalu tidak dipilih oleh Presiden (SBY ketika itu). Dalam tiga kali nominasi menjadi KSAD, ternyata SBY lebih memilih Moeldoko, Budiman, dan Gatot Nurmantyo. Memang terasa janggal kenapa SBY tidak memilih Munir, apalagi Munir merupakan ajudan Presiden SBY pada periode I pemerintahannya," papar Nayawan.

Kalau bukan Munir, lantas siapa yang berpeluang dipilih Jokowi menjadi KSAD?

Analisa lanjutan dari pemerhati militer Nayawan Persada akan ditampilkan pada berita berikutnya.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya