Berita

Transmigrasi Harus Melalui Tahapan yang Terukur

SELASA, 30 JUNI 2015 | 16:51 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah telah menetapkan 10 provinsi sebagai penerima program transmigrasi dalam lima tahun ke depan.

Daerah-daerah tujuan transmigrasi ini merupakan kawasan subur dan kaya sumber daya alam, namun belum dikelola dengan maksimal lantaran kekuarangan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, sebelum menentukan sebuah daerah menjadi kawasan transmigrasi, pihaknya terlebih dulu melakukan seleksi ketat dan analisa mendalam terkait aspek potensi daerah, aspek social, budaya, dan aspek ekonomi.


"Transmigrasi juga menjadi sarana untuk transfer ilmu dan keahlian dari satu daerah ke daerah lain. Dengan demikian potensi daerah yang sebelumnya tidak dikelola akan dapat dikembangkan, tanpa mengurangi khasanan kekayaan lokal yang sudah ada," ujar Marwan, di Jakarta, Selasa (30/6).

Marwan menjelaskan, banyak daerah yang berhasil maju dan berkembang karena ada program transmigrasi. Misalnya di Kalimantan Utara yang kini menjadi provinsi maju berkat program transmigrasi yang dilakukan sebelumnya.

Kemudian di Provinsi Lampung ada daerah Metro yang disebut sebagai kawasan paling maju di Lampung berkat transmigrasi. Bahkan Merauke yang menjadi wilayah transmigrasi kini dicanangkan menjadi daerah lumbung padi alias Integrated Rice Estate.

"Banyak sekali daerah yang sekarang maju dan makmur karena transmigrasi. Antara transmigran dan penduduk lokal saling mendukung dan hidup berdampingan untuk mencapai kemajuan bersama," imbuh Marwan.

Mantan Ketua Fraksi PKB di DPR ini tidak menampik ada beberapa kasus kekurangharmonisan antara transmigran dan penduduk lokal. Namun itu hanya gejolak yang sebenarnya dapat diredam berkat dialog yang intensif.

"Bangsa kita kan punya budaya gotong royong, toleransi, dan kerukunan yang sangat kuat. Kita punya banyak suku, bangsa dan budaya tapi bisa hidup rukun. Kalau soal tawuran, jangankan transmigrasi antar desa sesama daerah saja bisa tawuran. Kalau transmigrasi jarang sekali terjadi," jelasnya.

Terkait tahapan dalam program transmigrasi, Marwan menuturkan bahwa lokasi transmigrasi biasanya diusulkan oleh daerah tujaun transmigrasi itu sendiri. Pemda setempat menyediakan lahan dan lokasi pemukiman untuk para transmigran.

"Setelah diusulkan, maka kami akan periksa dulu sejauh mana kelayakan dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Sejauah mana potensinya untuk dikembangkan. Sebab daerah transmigrasi harus sesuai kriteria yang kita tetapkan," ucap Marwan.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya