Pemerintah diperingatkan untuk tidak cepat-cepat memberi lampu hijau kepada asing masuk dan mengelola BUMN maupun BUMD.
"Pemerintah harus berhati-hati, kalau kita perhatikan beberapa bulan belakangan ada banyak investasi asing baru yang masuk ke Indonesia dengan agendanya masing-masing. Oleh karena itu, jangan karena masalah utang lalu langsung memilih bantuan asing sebagai jalan keluar!" tegas Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, H. Biem Benjamin dalam keterangannya, Selasa (30/6).
Politisi yang akrab disapa 'Bang Biem' ini menjelaskan, apapun yang terjadi pemerintah harus mencari cara mempertahankan PDAM.
"PDAM ini kan nyawa dari masyarakat Indonesia. Bukan sekedar produksi air, PDAM menjadi tanda kemandirian bangsa. Kalau sampai PDAM dikuasai atau dikelola asing, berarti nyawa kita kembali kita serahkan ke asing," paparnya.
Dia menganjurkan jika ada BUMN ataupun BUMD yang sedang sakit, maka harus dicari obatnya dan dibantu, bukan dilepaskan ke swasta atau asing.
"Kalau BUMD/BUMN sakit, kita carikan obatnya, kita perbaiki sistemnya. Untuk apa sampai saat ini kita bernegara, kalau ujung-ujungnya hanya bersandar kepada asing saat ada masalah," tutup Biem.
Seperti diketahui, tanggal 29 Juni kemarin Menteri PUPR,Basuki Hadimuljono, menyatakan akan memberi lampu hijau kepada swasta atau perusahaan asing untuk mengolah dan berinvestasi di PDAM. Langkah ini dipilih karena jumlah hutang PDAM yang sangat besar, mencapai Rp 4 triliun.
[dem]
