Berita

ANDREAS PARAEIRA/NET

Pemberantasan Korupsi Jadi Materi Utama Sekolah Partai PDIP

SELASA, 30 JUNI 2015 | 12:12 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Rancangan politik anggaran yang bebas korupsi dan secara efektif memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memperjuangkan belanja publik jauh lebih besar daripada belanja aparatur, menjadi salah satu materi utama Sekolah Partai PDI Perjuangan. Pemateri pembahasan ini adalah salah satu gurubesar dari Universitas Gadjah Mada.

Demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pairera. Materi pemberantasan korupsi ini, lanjutnya, korupsi tampak sejak sambutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat pembukaan pada Minggu lalu (28/6). Hal ini diperkuat lagi dengan pemberi materi seperti Gubernur Teras Narang yang membuat kerjasama baik dengan KPK, Gubernur Ganjar Pranowo yang memiliki tagline anti korupsi  dan materi khusus pemerintahan anti korupsi yang dibawakan oleh politisi PDIP Eva Kusuma Sundari.

Sekolah partai itu untuk angkatan pertama diikuti 137 calon kepala daerah berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota yang akan maju dalam pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2015 mendatang.


Andreas menambahkan aspek-aspek pencegahan korupsi juga dibahas, dengan cara yang bersifat produktif misalnya memberikan insentif beasiswa, atau promosi bagi pegawai negeri sipil yang terbukti jujur dan berprestasi. Juga dibahas bagaimana cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteran rakyat, termasuk aparatur pemerintahan, melalui gerakan anti korupsi.

"Dengan sekolah partai tersebut maka para calon kepala daerah yang dilatih akan memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara," ujar Andreas dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 30/6).

Atas langkah PDIP ini, kemarin, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan apresiasi terhadap sekolah kepala daerah PDIP. Namun, ICW mengimbau agar materi antikorupsi juga masuk dalam kurikulum sekolah tersebut.

"Kami minta materi antikorupsi dimasukan dalam kurikulumnya," kata peneliti hukum ICW Donal Fariz, sambil berharap sekolah kepala daerah yang dilakukan oleh PDIP dapat menjadi contoh partai lain. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya