HNW Curiga Pemerintah Tidak Serius Berangus Korupsi Parpol

Jika pemerintah benar-benar ingin menghilangkan korupsi melalui jalur partai politik maka yang dilakukan bukan dengan memberi dana parpol melainkan mengubah atau merevisi UU Pemilu dan UU Partai Politik. Dengan revisi itu, Pemilu akan menjadi murah dan biaya politik menjadi rendah.

Begitu kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat ditemui usai melantik dan mengambil sumpah anggota pengganti antar waktu (PAW) MPR di Ruang Delegasi MPR, gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 29/6). Ia mengaku sudah curiga sejak muncul wacana dana untuk partai politik sebesar Rp 1 triliun beberapa waktu lalu, dan sekarang muncul lagi dana parpol 10 kali lipat.

"Saya sudah curiga. Saya sudah yakin sejak itu memang tidak ada keseriusan dari pemerintah," kata Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta, Senin (29/6).

Hidayat menambahkan, kalau ada revisi UU Parpol dan UU Pemilu  maka parpol tidak perlu repot-repot mencari duit. Begitu juga calon kepala daerah, anggota DPR atau DPRD tidak perlu mengembalikan duit.

"Ternyata pemerintah tidak pernah mengajukan revisi UU partai politik, revisi UU Pemilu," katanya.

Kini muncul kembali wacana dana parpol naik 10 kali lipat. Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menarik kembali usulan itu.

"Saya curiga wacana itu muncul hanya untuk menghadirkan perdebatan publik, akhirnya parpol yang menjadi kambing hitam. Dulu parrai politik sudah menjadi sasaran karena meminta dana Rp 1 triliun. Padahal parpol tidak pernah mengajukan usulan itu," paparnya.

Hidayat melihat ada masalah di internal pemerintah. Mendagri mengusulkan dana parpol, tapi dimentahkan lagi oleh yang lain.

"Tugas eksekutif bukan untuk berwacana dan membuat rakyat jadi bingung, tapi membuat kebijakan untuk mashlahat rakyat," katanya.[wid]