. Sekolah Partai PDI Perjuangan bagi calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2015 menjadi role model pendidikan politik dan kaderisasi partai.‎ ‎Dan PDI Perjuangan, ‎sebagai partai politik besar, modern dan pemenang pemilu, terlihat mulai menerapkan prinsip-prinsip partai politik modern.
Demikian disampaikan Dosen FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, Iman Soleh. Menurut Iman, beberapa prinsip dan fungsi partai politik modern adalah sebagai alat rekrutmen politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Dan dengan sekolah partai, PDI Perjuangan ingin menunjukan kepada kader, konstituen dan bahkan kepada publik bahwa PDI Perjuangan bersungguh-sungguh menerapkan prinsip dan fungsi sebagai partai politik modern.
"PDIP, sebagai partai kader yang memenangkan pemilu tampaknya ingin memanfaatkan momentum pilkada serentak sebagai langkah konsolidasi, kaderisasi dan doktrinasi kepada kader-kadernya terutama para calon kepala daerah yang akan bersaing pada bulan Desember nanti," ungkap Iman beberapa saat lalu (Senin, 29/3).
Menurut Iman, ada beberapa nilai positif yang bisa dimunculkan ketika PDI Perjuangan menggulirkan sekolah partai politik. Pertama, sekolah partai politik adalah langkah terobosan ketika bentuk kaderisasi hanya terpaku pada kegiatan temu kader yang hanya diisi oleh orasi-orasi politik yang tidak terarah, sekolah partai politik sekaligus menjadi role model bagi PDI Perjuangan khususnya dan parpol pada umumnya dalam hal kaderisasi yang sistemik dan terukur.
"Selain itu juga, sekolah partai sebagai wadah pendidikan politik yang doktriner," ungkapnya.
Kedua, kata dia, sekolah partai politik bagi calon kepala daerah adalah bentuk pernyataan yang tegas bahwa PDI Perjuangan bukan hanya partai politik yang bersifat pragmatis, yang hanya menekankan politik uang dalam meraih kemenangan dalam pilkada. Dengan Sekolah Partai, PDI Perjuangan ingin menegaskan bahwa calon-calon kepala daerah dengan basis partai PDI Perjuangan adalah calon-calon kepala daerah yang memahami politik.
"Baik dalam tataran teoritis maupun dalam tataran praktis, yang berujung pada munculnya calon-calon yang militan dalam memenangkan pilkada," ungkapnya.
Ketiga, lanjut dia, bagi alumnus sekolah partai politik, yang juga menjadi calon kepala daerah, program ini membentuk basis pemikiran ideologis dan basis ideologis yang tegas, dalam hal ini nasionalisme kerakyatan. Para calon kepala daerah setelah menyelesaikan program ini, kata dia, tak bisa lagi berpikir pragmatis bahwa partai politik dalam hal ini PDIP hanyalah kendaraan politik yang memerlukan ongkos politik untuk sampai pada kemenangan.
"Para calon kepala daerah justru diharapkan berpikir bahwa partai adalah alat perjuangan bukan hanya pada saat pilkada tetapi juga pada saat terpilih dan menjabat, bahwa azas nasionalisme kerakyatan adalah landasan perjuangannya," demikian Iman.
[rus]
