. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menjelaskan tentang dampak jatuhnya harga minyak dan gas bumi, ketika menjadi pembicara dalam Konferensi Natural Resources Governance Institute (NRGI), yang berlangsung di Oxford University, Oxford, Inggris akhir pekan ini.
"Jatuhnya harga minyak memberi kesempatan negara untuk merevisi kebijakan harga, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM)," ujarnya ketika tampil dalam sesi 'Race to the Bottom? How the Price Drop is Impacting Fiscal and Contract Terms', dalam konferensi tersebut pada 26 Juni 2015.
Satya berbicara dalam sesi itu bersama Philip Daniel (Chair, Advisory Board, Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies), Anthony Paul (Principal Consultant, Association of Caribbean Energy Specialists), Carole Nakhle (Director, Crystol Energy, UK), dan Salli A. Swartz, (Partner, Artus Wise). NRGI adalah lembaga independent yang bertujuan ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari minyak dan gas bumi, serta sumber mineral.
NRGI tiap tahun secara berkala mengadakan konferensi, dengan mengundang pembicara yang pakar di bidangnya dari seluruh dunia. Tahun ini, konferensi NRGI fokus pada dampak jatuhnya komoditas sumber daya alam, khususnya migas. Karena itu, tema konferensi kali adalah 'Fallng Prices, Rising Risk', dan mengambil tempat kegiatan di perguruan terkemuka dunia Oxford University, Inggris. Konferensi mengundang pengambil kebijakan, praktisi, akademisi, dan pakar lain di bidangnya.
Menurut Satya, Indonesia berhasil menghemat subsidi BBM hingga USD16,8 miliar atau sektiar Rp 210 triliun. Hasil penghematan subsidi ini, kata dia, perlu dialihkan secara transparan untuk sektor kesehatan dan pendidikan, ketimbang untuk membayar utang negara atau pun menambah pendapatan pemerintah.
Pada kesempatan itu, Satya juga menjelaskan bahwa turunnya harga minyak membuat produksi migas Indonesia juga anjlok 5,6 persen, dari 2148 BOEPD (barrel oil equivalent per day) menjadi 2026 BOEPD Drop. Penurunan ini pun membuat pendapatan Indonesia dari migas juga menurun drastis sebesar 8 persen, menjadi hanya Rp 183 triliun.
Penurunan ini terjadi karena komitmen kontraktor migas menjadi rendah lantaran jatuhnya harga migas ini. Rendahnya komitmen ini ditunjukkan oleh menurunnyan pegembangan sumur (development well), maupun work over.
Dari sisi kontraktor, selain harga migas yang jatuh, juga menghadapi tantangan lain. Mengutip data dari Indonesia Petroleum Association (IPA), Satya menjelaskan sejumlah isu yang dihadapi para kontraktor migas. Isu tersebut antara lain rumitnya birokrasi yang membuat lambannya keputusan perizinan. Juga adanya regulasi baru yang bisa memicu ketidakpastian.
Di depan peserta konferensi, Satya juga sempat menjelaskan tentang solusi yang bisa diambil agar tata kelola migas di Indonesia menjadi lebih baik, yang menguntung negara dan juga kontraktor. Salah satu usulanya adalah diterapkannya modern hybrid stabilitation clause.
"Klausul ini melindungi kepentingan investor dengan menyeimbangkan manfaat atau mempertahankan keseimbangan ekonomi dari tanggal efektif kontrak," tuturnya. Kontrak mengatur penyesuaian otomatis dengan cara tertentu ketikaeconomic equilibrium kontrak terganggu.
Contohnya, jika pemerintah yang meningkatkan pajak, kontrak akan secara otomatis menyesuaikan bagian minyak mentah untuk mempertahankan keseimbangan ekonominya. Namun, hal itu juga perlu dilengkapi dengan Negotiated Economic Balancing Clause.
"Sehingga hal itu terjadi terbatas pada beberapa peristiwa yang memicu tertentu, misalnya jika harga minyak ke tingkat tertentu atau ketika semua biaya Investor telah pulih," tutur Satya seperti dalam keterangan tertulisnya.
[rus]
