Berita

Djohar Arifin/net

Wawancara

WAWANCARA

Djohar Arifin: Seharusnya Mereka Dukung Saya, Bukan Mengecam Dengan Mau Memberi Sanksi

SENIN, 29 JUNI 2015 | 08:22 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Polemik PSSI kian runyam. Sebab, terjadi dualisme kepengurusan setelah Menpora Imam Nahrawi mengakui Djohar Arifin sebagai Ketua Umum PSSI.

Melihat hal itu, tentu saja kepengurusan PSSI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diko­mando La Nyalla Mattalitti pun geram. TM Nurlif selaku Ketua Komite Etik PSSIlangsung menggelar jumpa pers. Menurut Nurlif, langkah Djohar itu jelas tidak etis karena masih merasa sebagai ketua umum PSSI.

Sebelumnya Djohar Arifin me­menuhi undangan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pertemuan yang diadakan untuk memenuhi permintaan Komisi X DPR, (23/6).


Dalam rapat kerja Komisi X DPR, Kamis (11/6), Menpora didesak untuk menemui PSSIsebelum 23 Juni untuk mem­bicarakan polemik sepak bola Indonesia.

Bagaimana tanggapan Djohar Arifin atas sanksi organisasi, dan kenapa Djohar bersedia diakui pemerintah masih sebagai Ketua Umum PSSI? Simak wawan­cara Rakyat Merdeka dengan Djohar Arifin, Sabtu (27/6), berikut ini:

Apa tanggapan Anda soal sanksi dari PSSI?
Maksudnya apa mereka akan memberikan sanksi, saya nggak mengerti. Masak begitu doang dikasih sanksi.

Semuanya seharusnya melihat ke depan, apa yang inginkan Menpora juga untuk hal yang benar. Jangan berprasangka buruk terus. Kalau begini terus kan per­masalahan nggak akan selesai.

Seharusnya PSSI mendukung saya, bukannya mengecam. Yang saya lakukan justru untuk PSSI agar lebih baik lagi dan mencarikan jalan keluar dari permasalahan ini.

Maksudnya didukung ba­gaimana?
Kepengurusan KLB belum ada pada saat Menpora menon­aktifkan PSSI.

Saya heran dengan sikap pengurus PSSI yang justru memusuhi dan menghukum orang yang menjalin komunikasi dengan Kemenpora.

Mereka menganggap Anda menambah rumit masalahnya, ini bagaimana?

Nggak seperti itu. Semestinya saya ini dimanfaatkan, bukan di­musuhi. Setiap orang yang bisa membantu didukung agar situasi bisa lebih cepat normal. Saya sudah sejak lama ingin bertemu Menpora Imam Nahrawi. Saya ingin membantu pemerintah mencari jalan keluar atas kisruh sepak bola nasional guna me­nyelamatkan orang yang men­cari nafkah di sepak bola.

Saya tidak menyangka ke­inginan itu bersambut. Saya diundang Menpora dengan kapa­sitas sebagai Ketua Umum PSSI2011-2015. Saya tanpa diundang pun ingin bertemu Menpora, apalagi diundang. Saya hanya memikirkan bagaimana nasib pemain, pelatih, dan ribuan orang yang hidupnya dari bola.

Anda diundang sebagai Ketua Umum PSSI, bukankah itu jadi masalah?
Saya diundang oleh Menpora karena pada saat membekukan PSSI itu, saya masih menjabat Ketua PSSI. Makanya Menpora mengundang saya. Karena me­mang benar pada waktu itu dibekukan, KLB masih belum berlangsung. Jadi pak Imam Nahrowi mengundang saya dengan alasan itu.

Kepengurusan KLB belum ada pada saat Menpora menon­aktifkan PSSI. Makanya saya diundang.

Bukankah Anda bukan Ketua Umum PSSI Lagi?

Begini, Kemenpora anggap Ketua Umum PSSIsampai seka­rang itu saya. Sebab, saat PSSIdinonaktifkan, 17 April 2015, saya masih Ketua Umum PSSI.

Memangnya apa yang dibi­carakan dengan Menpora?
Saya membicarakan ke depan bagaimana pemain dan pelatih itu tidak nganggur. Saya sepakat dengan Menpora untuk segera menyelenggarakan kompetisi, sehingga bisa menyelamatkan se­mua orang yang hidupnya sangat bergantung dari sepak bola.

Apabila memang belum bisa dijalankan kompetisi, maka bisa diadakan turnamen-turna­men. Misalnya dalam waktu dekat ada turnamen-turnamen di daerah ada Piala Kapolda, Piala Pangdam, dan Piala Gubernur. Ini juga momentum karena berdekatan dengan hari ke­merdekaan 17 Agustus.

Saya juga menganggap bahwa turnamen-turnamen yang akan digulirkan sebagai sebuah road map sebelum kompetisi sepak bola nasional benar-benar diselenggarakan.Dan klub klub harus dukung. Di situ kan pe­main dapat uang, dapat mengisi kekosongan. Apalagi ini dekat lebaran mereka kan harus dapat uang.

Apa lagi yang dibahas?
Saya menyampaikan ke Menpora agar persepakbolaan Indonesia bisa normal kembali, sehingga para pemain dan klub-klub bisa aktif lagi.

Kegiatan tidak boleh berhenti, seperti pembinaan usia muda, kursus pelatih, dan kompetisi itu harus tetap dijalankan.

Apa harapan Anda?

Apabila sampai saat ini tidak ada kompetisi yang bisa di­jalankan akibat sanksi dari FIFA, maka bisa diselenggarakan tur­namen-turnamen untuk menye­lamatkan pemain dan klub-klub. Ini menyangkut ribuan orang yang hidupnya bergantung dari sepak bola.

Saya berharap turnamen-turnamen yang akan diseleng­garakan Kemenpora dapat digulirkan secepatnya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, tentunya harus ada sponsor sehingga pemain dan klub yang akan ikut turnamen tersebut bisa terjamin. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya