Beberapa partai politik beranggapan sudah saatnya Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja. Kader PDIP menyebutkan yang perlu diperkuat adalah menteri di sektor ekonomi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan perombakan kabinet harus didasarkan dengan keadaan sosial ekonomi yang sekarang terasa berat untuk rakyat, yakni terjadinya penurunan kualitas hidup rakyat secara masif.
"Soal urusan pergantian itu hak progratif Presiden. Tapi bilamana reshuffle dilakukan demi rakyat akan memudahkan presiden dan semua partai untuk jernih. Ini bukan demi kepentingan elite tapi demi masyarakat," ujar Ferry dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (28/6).
Kata Ferry yang pernah dipenjara terkait demo kenaikan BBM di era pemerintahan SBY, jika memang Presiden Jokowi mau mengocok ulang komposisi kabinet maka menteri yang diambil haruslah orang yang mampu bekerja dan dapat mengatasi persoalan bangsa.
"Paling tidak saatnya Presiden Jokowi membuktikan janji-janji kampanye saat pemilu lalu. Karena hingga saat ini belum ada yang terealisasikan dengan baik, seperti jatuhnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan lain sebagainyta," papar Ferry yang belum lama ini mendapat gelar Doktor Bidang Sosiologi ini.
Terkait kabar anggota Koalisi Merah Putih (KPM) masuk jajaran kabinet, Ferry menjelaskan tidak ada KMP atau KIH ketika bicara rakyat. Semua wajib mengutamakan kepentingan itu di atas kepentingan kelompok.
Di sisi lain Presiden Jokowi diharapkan bijaksana menanggapi desakan ini tetapi jangan sok pinter dan tidak mau mendengarkan karena situasinya bisa menjadi lebih buruk. Bisa seperti tahun 1998.
[dem]
