Reaksi keras terhadap Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) 14 Juni lalu karena dianggap penuh rekayasa memaksakan sistem ahlul halli wal 'aqdi alias ahwa terus berdatangan.
Kali ini kecaman datang dari Rois Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah, KH. Jamaluddin Maryajang.
Menurutnya elit PBNU yang sekarang menjabat telah bermain dengan cara kotor dengan tujuan mempertahankan kedudukannya.
Ia mengatakan dirinya dan mayoritas PWNU akan melawan praktek curang yang sangat mungkin akan diterapkan dalam Muktamar mendatang.
KH. Jamaluddin Maryajang mempertanyakan mengapa sistem ahwa terlihat dipaksakan yang didasarkan kepada asumsi bahwa PWNU dan PCNU tidak memenuhi kualifikasi untuk memilih pimpinan NU, sehingga harus diwakilkan melalui mekanisme ahwa.
Sementara sistem pemilihan yang sekarang berlaku berdasarkan AD/ART hasil Muktamar Makassar sebenarnya juga sudah mengadopsi sistem perwakilan. Sebab, rois syuriyah dan ketua tanfidziyyah di PWNU dan PCNU itu sebenarnya mewakili warga NU di daerahnya. Jadi akan janggal kalau PBNU memaksakan PWNU dan PCNU yang merupakan perwakilan itu masih diwakilkan lagi.
"PBNU jangan terlalu menganggap rendah PWNU dan PCNU yang dianggap tidak memiliki kualitas serta integritas memadai untuk memilih pemimpin tertinggi NU. Jangan dikiran kami tidak memiliki pandangan jernih dan obyektif tentang siapa yang tepat bisa mengurusi NU di tingkat PBNU," ungkapnya seperti tertulis dalma keterangan pers yang diterima redaksi.
Ia juga mengingatkan bahwa dasar organisasi yang sekarang ini berlaku adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dihasilkan Muktamar sebelumnya di Makassar. Sehingga jangan sampai terjadi rekayasa dengan menabrak aturan organisasi.
"Kami meminta agar segala bentuk rekayasa sebagaimana yang terjadi di pra muktamar sampai dengan Munas kemarin agar dihentikan," imbaunya.
KH. Jamaluddin juga menegaskan bahwa keputusan tertinggi organisasi ditentukan oleh PWNU dan PCNU sebagaimana mandat organisasi melalui forum Muktamar.
[dem]
