Berita

presiden joko widodo/net

RESHUFFLE KABINET KERJA

Relawan: Jokowi Harus Jadi Presiden 100 Persen

MINGGU, 28 JUNI 2015 | 15:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kalangan relawan juga menilai Joko Widodo belum berani melepaskan diri dari intrvensi politik yang selama ini membelenggunya. Akibatkan, hampir setahun berkuasa, Jokowi jauh dari apa yang diharapkan rakyat.

"Oligarki partai politik masih mencengkeram kuat melalui kaki tangan di DPR yang menyandera program kerja pemerintahan Jokowi. Ditambah lagi dengan aparat birokrat korup dan para jenderal pelanggar HAM di sekeliling Jokowi membuat kabur program perubahan yang diinginkan rakyat,” ujar Ketum Komite Rakyat Nasional (Kornas) A. Havid Permana mengomentari kinerja pemerintahan Jokowi belakangan ini.

"Hak menentukan dan membentuk kabinet itu adalah bagian dari kerja Presiden. Ketika kabinet yang dibentuknya ternyata tidak mampu bekerja sesuai yang diinginkan Presiden sebagai pimpinannya, jelas ini ada yang salah dari kinerja presiden. Ini semua dikarenakan Presiden belum menggunakan sepenuhnya hak preogratif sebagai Presiden,” katanya lagi.


Havid Permana menambahkan, selama ini partai-partai pendukung selalu mengatakan mereka adalah pendukung Jokowi. Tetapi justru sebaliknya, intervensi mereka yang menjadi penghambat kinerja pemerintahan Jokowi.

"Untuk itu sudah saatnya presiden Jokowi harus berani melepaskan dan membuktikan melalui kerja bahwa Presiden Jokowi bukan petugas partai, melainkan pimpinan negara yang diberi mandat tugas oleh rakyat,” masih kata Havid Permana lagi.

Pihaknya mendukung Jokowi mengevaluasi Kabinet Kerja dan menggunakan hak preogratif sepenuhnya tanpa intervensi siapapun dari pihak mananpun. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya