Berita

greg sheridan/net

Greg Sheridan: Kabinet Kerja Jokowi Mengecewakan

MINGGU, 28 JUNI 2015 | 13:20 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penyebab utama ketidakmampuan Joko Widodo memperlihatkan prestasi yang gemilang sejauh ini adalah karena dirinya tidak memiliki kekuasaan yang mutlak untuk menentukan susunan Kabinet Kerja.

Menteri-menteri yang duduk di Kabinet Kerja direkomendasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan dan pemilik kekuasaan lain yang berada di belakang kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014.

"Kabinet ini mengecewakan," tulis kolumnis Greg Sheridan pada kolomnya di The Australian edisi Kamis lalu (25/6).


"Kinerja buruk diperlihatkan (menteri-menteri) yang diditunjuk oleh partai politik, dan mereka kelihatannya sulit untuk diganti," tulis Sheridan lagi.

Sambung Sheridan, perekonomian Indonesia cidera akibat penurunan harga komoditas. Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 4,5 persen untuk waktu yang panjang, maka Jokowi akan berada dalam persoalan yang bisa membuat putus asa.

Walaupun misalnya situasi ekonomi tidak seburu itu, tetapi saja Jokowi memperlihatkan bahwa dirinya tidak pada level yang bisa menjalankan tugas manajemen politik. Aset politik yang dimilikinya selama ini, popularitas, pun akhirnya memudar.

Sheridan juga membandingkan perlakuan Jokowi dan SBY yang digantikannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun saat berkuasa SBY juga harus melakukan politik kompromistis yang normal, tetapi dia selalu melindungi KPK. Sementara di era Jokowi, Polri yang memiliki hubungan dekat dengan Megawati, menekan KPK.

Selain itu, Jokowi juga dinilai hampir tidak memiliki ketertarikan terhadap kebijakan luar negeri di luar retorika nasionalisme. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak punya hubungan langsung dengan Jokowi dan tidak efektif dalam menjalankan tugas. Retno Marsudi, menurut Sheridan, ditunjuk Mega untuk menduduki posisi Menlu. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya