Berita

greg sheridan/net

Greg Sheridan: Kabinet Kerja Jokowi Mengecewakan

MINGGU, 28 JUNI 2015 | 13:20 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penyebab utama ketidakmampuan Joko Widodo memperlihatkan prestasi yang gemilang sejauh ini adalah karena dirinya tidak memiliki kekuasaan yang mutlak untuk menentukan susunan Kabinet Kerja.

Menteri-menteri yang duduk di Kabinet Kerja direkomendasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan dan pemilik kekuasaan lain yang berada di belakang kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014.

"Kabinet ini mengecewakan," tulis kolumnis Greg Sheridan pada kolomnya di The Australian edisi Kamis lalu (25/6).


"Kinerja buruk diperlihatkan (menteri-menteri) yang diditunjuk oleh partai politik, dan mereka kelihatannya sulit untuk diganti," tulis Sheridan lagi.

Sambung Sheridan, perekonomian Indonesia cidera akibat penurunan harga komoditas. Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 4,5 persen untuk waktu yang panjang, maka Jokowi akan berada dalam persoalan yang bisa membuat putus asa.

Walaupun misalnya situasi ekonomi tidak seburu itu, tetapi saja Jokowi memperlihatkan bahwa dirinya tidak pada level yang bisa menjalankan tugas manajemen politik. Aset politik yang dimilikinya selama ini, popularitas, pun akhirnya memudar.

Sheridan juga membandingkan perlakuan Jokowi dan SBY yang digantikannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun saat berkuasa SBY juga harus melakukan politik kompromistis yang normal, tetapi dia selalu melindungi KPK. Sementara di era Jokowi, Polri yang memiliki hubungan dekat dengan Megawati, menekan KPK.

Selain itu, Jokowi juga dinilai hampir tidak memiliki ketertarikan terhadap kebijakan luar negeri di luar retorika nasionalisme. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak punya hubungan langsung dengan Jokowi dan tidak efektif dalam menjalankan tugas. Retno Marsudi, menurut Sheridan, ditunjuk Mega untuk menduduki posisi Menlu. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya