Berita

presiden joko widodo/net

RESHUFFLE KABINET KERJA

Survei: Menteri dari Kalangan Profesional Perlu Ditambah

MINGGU, 28 JUNI 2015 | 12:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Publik tidak hanya menginginkan Presiden Joko Widodo segera merombak susunan Kabinet Kerja yang dipimpinnya, tetapi juga menambah jumlah menteri dari kalangan profesional. Menteri-menteri dari kalangan profesional dianggap lebih mampu bekerja mewujudkan Nawa Cita dibandingkan menteri-menteri yang didukung partai politik.

Sebabnya sederhana, menteri dari partai politik selain kurang memiliki kapasitas juga terikat pada kepentingan sempit partai yang memberikan endorsement.

Demikian antara lain hasil dari survei politik yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (KedaiKOPI) yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei hingga 3 Juni lalu terhadap 250 responden di Jakarta.


Pandangan bahwa menteri profesional lebih mumpuni dibandingkan menteri dari partai politik dan karenanya jumlah menteri dari kelompok ini harus diperbanyak disampaikan sebanyak 80,8 persen responden.

Polster KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan survei dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode purposive sampling dan area survei di kawasan bisnis Jalan MH Thamrin, Jalan Jend. Sudirman dan Jalan HR Rasuna, Jakarta.

"Hasil ini sejalan dengan survei‎ tatap muka yang dilakukan kedaiKOPI sebelumnya pada 24-30 April 2015. Survei itu dilakukan kepada 450 responden yang tersebar secara proporsional di 45 kelurahan terpilih di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Tanggerang Selatan dan Bekasi. Sebanyak 48 persen responden merekomendasikan Presiden memberikan tambahan kursi menteri bagi kalangan profesional atau akademisi,” demikian Hendri. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya