Berita

presiden joko widodo/net

RESHUFFLE KABINET KERJA

Survei: Menteri dari Kalangan Profesional Perlu Ditambah

MINGGU, 28 JUNI 2015 | 12:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Publik tidak hanya menginginkan Presiden Joko Widodo segera merombak susunan Kabinet Kerja yang dipimpinnya, tetapi juga menambah jumlah menteri dari kalangan profesional. Menteri-menteri dari kalangan profesional dianggap lebih mampu bekerja mewujudkan Nawa Cita dibandingkan menteri-menteri yang didukung partai politik.

Sebabnya sederhana, menteri dari partai politik selain kurang memiliki kapasitas juga terikat pada kepentingan sempit partai yang memberikan endorsement.

Demikian antara lain hasil dari survei politik yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (KedaiKOPI) yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei hingga 3 Juni lalu terhadap 250 responden di Jakarta.


Pandangan bahwa menteri profesional lebih mumpuni dibandingkan menteri dari partai politik dan karenanya jumlah menteri dari kelompok ini harus diperbanyak disampaikan sebanyak 80,8 persen responden.

Polster KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan survei dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode purposive sampling dan area survei di kawasan bisnis Jalan MH Thamrin, Jalan Jend. Sudirman dan Jalan HR Rasuna, Jakarta.

"Hasil ini sejalan dengan survei‎ tatap muka yang dilakukan kedaiKOPI sebelumnya pada 24-30 April 2015. Survei itu dilakukan kepada 450 responden yang tersebar secara proporsional di 45 kelurahan terpilih di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Tanggerang Selatan dan Bekasi. Sebanyak 48 persen responden merekomendasikan Presiden memberikan tambahan kursi menteri bagi kalangan profesional atau akademisi,” demikian Hendri. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya