Berita

iwan sumule/net

Hukum

KORUPSI KONDENSAT

Gerindra Sayangkan Polisi Tak Mau Periksa JK

JUMAT, 26 JUNI 2015 | 21:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Gerindra mempertanyakan sikap kepolisian yang tidak akan memeriksa Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penyidikan kasus korupsi penjualan kondensat bagian negara yang menyeret SKK Migas dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

"Ada apa dengan Badrodin Haiti (Kapolri)? Kenapa tidak mau periksa Jusuf Kalla?" ujar Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule dalam pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Jumat malam (26/6).

Sejumlah saksi sudah menyebut nama Jusuf Kalla di pusaran kasus kondensat yang terindikasi merugikan negara Rp 2 triliun.


Sebelumnya nama JK muncul setelah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani diperiksa oleh penyidik Bareskrim. Nama JK juga muncul saat Bareskrim memeriksa mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono yang menjadi tersangka dalam kasus itu.

Menurut Priyono, penjualan kondensat jatah negara melalui PT TPPI merupakan hasil keputusan rapat di Istana Wapres pada 2008. Saat itu JK merupakan Wakil Presiden.

Menurut Iwan Sumule yang juga Jurubicara aktivis Prodem, keengganan kepolisian memeriksa JK mungkin kasus kondesat bisa dibongkar secara tuntas jika kepolisian tidak memeriksa JK.

"Sungguh sangat disayangkan," demikian Iwan Sumule.[dem]


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya