Berita

Hukum

Ilham Arief Sudah Keburu Umroh Sebelum Permintaan Cegah KPK Diteken

JUMAT, 26 JUNI 2015 | 17:35 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Bekas Wali Kota Makassar yang berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ilham Arief Sirajuddin ternyata sudah berada di luar negeri. Ilham bersama keluarganya tengah melakukan ibadah haji.

Wakil Ketua KPK sementara, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, pihaknya belum mengetahui informasi tersebut.

"Ketika Sprindik dicabut, maka semua yang mengikuti itu juga dicabut. Nah, apakah dia dicegah lagi atau tidak, saya belum tahu," kata Johan dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (26/6).


Sebelumnya, Ilham dijatuhkan statusnya menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 7 Mei 2014. Namun, Ilham melakukan gugatan penetapan tersangka leat preperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bebas pada tanggal 12 Mei 2015. KPK tidak tinggal diam, pada 10 Juni 2015, KPK mentersangkakan Ilham kembali, yang kemudia penetapan tersangka itu digugat Ilham kembali melalui praperadilan 16 Juni 2015.

Oleh karena itu, penyidik KPK pada tanggal 24 Juni 2015 memanggil Ilham untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangk kasus dugaan korupsi penyimpangan kerjasama pemerintah Makassar dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.

Kali itu Ilham mangkir tanpa keterangan yang jelas. Penasihat hukum Ilham, Johnson Panjaitan, mengungkapkan bahwa kliennya belum mendapat surat panggilan dari KPK.

Informasi redaksi dari pemberitaan, Ilham pada tanggal itu sedang berada di Mekkah, Arab Saudi. Laman tersebut memuat Ilham bersama istri dan empat anaknya menunaikan umrah, dan berfoto di dekat Ka'bah.

Di sisi lain, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengaku pihaknya memang terlambat mengenakan status cegah ke Ilham.

"IAS dicegah per 25 Juni 2015," ujar dia melalui pesan pendek, Jumat, 26 Juni 2015. Artinya, KPK mencegah Ilham sehari setelah komisi antirasuah itu melayangkan surat panggilan pemeriksaan,” terang Priharsa, Jumat (26/6).

Ilham melakukan penyalahgunaan wewenang seperti diatur di Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. [sam]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya