Berita

ilustrasi/net

Politik

KPK Loyo, Sebaiknya Bareskrim Ambil Inisiatif Bongkar Korupsi KPU

JUMAT, 26 JUNI 2015 | 16:51 WIB | OLEH: SYA'RONI

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah bekerja keras melakukan audit terhadap keuangan KPU dan hasilnya ditemukan indikasi korupsi Rp 334 miliar. Namun sayang, temuan tersebut belum mampu menggerakkan KPK untuk bertindak. KPK sepertinya masih loyo setelah berkutat dengan berbagai persoalan yang menderanya.

Untuk itu, Bareskrim Mabes Polri bisa bergerak membongkar kasus korupsi di KPU. Sudah saatnya Bareskrim menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap. Apalagi Kabareskrim Komjen Budi Waseso pernah mengutarakan cita-cita menjadikan Bareskrim selevel dengan FBI Amerika Serikat.

Komitmen Bareskrim dalam menangani kasus korupsi kelas kakap juga sudah teruji. Berbagai kasus korupsi sudah mulai ditangani oleh Bareskrim. Sehingga, sudah tepat apabila Bareskrim berinisiatif membongkar kasus korupsi di KPU.


Dari data audit BPK, Bareskrim bila mulai membongkar satu per satu titik-titik korupsi di KPU. Siapa pun yang terlibat harus ditindak. Bareskrim harus mampu mengembalikan seluruh hasil jarahan korupsi ke kas negara. Dan para pelaku yang telah menikmati uang korupsi segera diseret ke meja hijau untuk mendapatkan hukuman yang setimpal.

Bila Bareskrim berhasil membongkar kasus ini, maka sudah dipastikan publik akan sangat mengapresiasi. Citra polisi secara otomatis akan terkerek naik, bahkan bisa mengalahkan citra KPK yang oleh sebagian pihak sudah dianggap tebang pilih. Dan bahkan, ke depan Bareskrim bisa menjadi tumpuan bangsa untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi kelas kakap.

Mudah-mudahan Komjen Budi Waseso memiliki atensi terhadap kasus ini. Dan segera memulai penyelidikan untuk menindaklanjuti hasil audit BPK. Semoga!![***]

 Penulis adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA)

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya