Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, keterhubungan antar desa dan konektivitas nasional akan meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara daerah tertinggal dengan daerah maju, khususnya bagi 122 kabupaten yang saat ini masih dalam kategori tertinggal.
Ia menjelaskan, infrastruktur desa dan konektifitas nasional akan memudahkan sektor-sektor lain untuk masuk dan dikembangkan di desa. Desa bukan hanya mampu menjadi sentra produksi, namun juga lokomotif penggerak pasar.
"Desa-desa terpencil yang selama ini sulit dijangkau harus dapat ditembus. Saya sangat konsern dalam membangun konektivitas nasional dari desa, terutama menyediakan layanan transportasi di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya," terang Menteri Marwan, di Jakarta, Jumat (26/6).
Menteri Marwan mengakui bahwa membangun konektivitas nasional ini memerlukan anggaran yang relatif besar. Namun jangan melihat kebutuhan dananya saja, tapi lihatlah betapa besar manfaat yang akan diraih. Diantaranya dapat mempercepat proses pembentukan desa mandiri dan maju, bahkan desa-desa terpencil yang selama ini belum tersentuh pembangunan akan dapat ditembus.
Dengan adanya konektivitas perdesaan, maka desa-desa yang menjadi sentra produksi pangan akan mudah dijangkau pasar. Hal ini akan menambah motivasi masyarakat desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Dengan dasar itu, Menteri Marwan berharap tahun 2016 ada tambahan anggaran yang lebih besar untuk mendukung program konektivitas nasional dan layanan transportasi perdesaan.
"Butuh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Transportasi Perdesaan untuk mendukung pembangunan percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi," tandas Marwan.
Menteri Marwan menjelaskan bahwa kinerja kementerian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.
Dijelaskan pula bahwa status sebagai negara agraris hingga saat ini belum mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dibidang pangan. Banyak sumber kebutuhan pokok masyarakat yang diimpor akibat belum optimalnya peran desa dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada.
"Kalau desa kuat, infrastruyktur memadai, dan masyarakatnya mampu diberdayakan, maka saya yakin masalah ketahanan pangan akan teratasi dengan mudah. Pondasi kemajuan bangsa yang sesungguhnya ya adanya di desa," tuntas Menteri Marwan.
[dem]
