. Penolakan Presiden Jokowi terhadap dana aspirasi DPR merupakan sikap yang penting untuk menyikapi parpol pendukung seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ternyata sontoloyo, karena membela proyek 'genthong babi' itu.
Demikian disampaikan pakar politik senior Muhammad AS Hikam lewat akun facebooknya, Jumat (26/6).
Menurut AS Hikam, penolakan Presiden Jokowi merupakan sinyal bahwa kedua partai Islam yang ikut bergabung dalam koalisi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu ternyata tidak memiliki visi yang sama dengan Presiden dan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok, tetapi mengabaikan Konstitusionalisme dan komitmen terhadap demokrasi.
"Bisa jadi, kedua partai itu memang sebenarnya tidak serius di dalam mendukung Pemerintahan Presiden Jokowi. Karena mereka hanya berorientas kepada kekuasaan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun, termasuk yang menabrak Konstitusi maupun etika," imbuhnya.
Jika demikian, lanjut AS Hikam, Presiden Jokowi tidak perlu terlalu berbasa-basi terhadap keduanya. Sebab sebuah koalisi yang anggotanya malah menggerogoti dari dalam adalah seperti rayap yang akan menghancurkan pohon atau bangunan dari dalam.
Seperti diketahui, Fraksi PDIP, NasDem dan Hanura menolak dana aspirasi DPR sebesar Rp 11,2 triliun, atau Rp 15-20 miliar per anggota dewan setiap tahun. Namun belakangan, Demokrat 'ikut-ikutan' menolak dana yang disebut sebagai Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) itu.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago sudah dua kali menyatakan Presiden Jokowi tak setuju dengan dana aspirasi DPR. Namun, Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyebut, Presiden Jokowi belum mengeluarkan sikap. "Belum (bersikap). Presiden akan minta pendapat Menteri Keuangan dulu," jelas Teten di Istana kemarin (Kamis, 25/6).
[rus]
