Politikus Nasdem: Reshuffle Jangan Terjebak Dikotomi Politik!

. Tidak ada jaminan seseorang dari partai politik atau non-parpol yang kerap diasosiasikan sebagai kalangan profesional, bakal lebih unggul atau lebih buruk kinerjanya ketika menduduki posisi menteri. Bahkan munculnya pandangan bernuansa dikotomi politik, justru merugikan dan menutup ruang bagi terpilihnya anak-anak bangsa yang berpotensi memberikan pengabdian terbaiknya.

Demikian disampaikan politisi Partai NasDem Despen Ompusunggu. Despen pun mengingatkan, reshuffle kabinet tidak terjebak pada dikotomi politik yang cenderung mempertentangkan perbedaan asal-muasal atau basis politik seseorang, baik terhadap menteri yang bakal terkena reshuffle atau calon menteri yang akan dipercaya Presiden Jokowi menduduki posisi menteri di kabinet.

"Tentu saja masalah integritas dan kepribadian yang baik, harus menjadi pertimbangan utama Presiden Jokowi dalam memilih menteri sebagai pembantunya dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, disamping punya loyalitas tunggal terhadap visi dan misi presiden," tandas Despen beberapa saat lalu (Kamis, 25/6).

Menurut Fungsionaris DPP Partai NasDem ini, sangat penting bagi Presiden Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya secara penuh dan luas, agar lebih leluasa serta objektif memilih, maupun dalam hal menempatkan seseorang dengan menggunakan prinsip the right man in the right place. Namun hal itu bukan karena tekanan atau sekedar transaksi politik pragmatis, hingga berakibat fatal terhadap kinerja.

Memang harus diakui, Presiden Jokowi juga tak bisa menafikan keberadaan partai politik pendukungnya ketika melakukan reshuffle kabinet, mengingat pemerintah membutuhkan dukungan politik dari DPR dalam menjalankan programnya mensejahterakan rakyat, sebagaimana juga disyaratkan konstitusi, terkait peran dan fungsi DPR itu sendiri.

"Untuk itu, perlu kalkulasi politik yang matang ketika melakukan reshuffle kabinet, termasuk sebisa mungkin menghindarkan blunder politik yang kemudian bisa berdampak buruk bagi kinerja Presiden Jokowi dalam menyelenggarakan pemerintahan, guna mewujudkan janjinya mensejahterakan rakyat," demikian Despen. [ysa]