Berita

ilustrasi/net

Politik

Wajar PDIP Minta Tambahan Menteri

RABU, 24 JUNI 2015 | 20:32 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Permintaan PDIP agar Presiden Joko Widodo menambah 5 kursi menteri dalam kabinet kerja dinilai sebagai hal yang wajar. Terlebih, keberhasilan program Trisakti dan Nawa Cita adalah tanggungjawab presiden dan PDIP sebagai partai pengusung utama.

"Jadi sebaiknya Presiden Jokowi mengakomodir permintaan PDIP tersebut," ujar Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Henawan Soekowati kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Menurut dia, pada saat ini kenyataannya visi misi Trisakti dan program Nawa Cita akan berat dilaksanakan akibat menteri-menteri Jokowi tidak menunjukkan performa yang baik.


"Jangankan mewujudkan program-program tersebut. Mempertahankan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saja sudah sulit," tegas Edwin yang mantan anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI periode 1987-1992.

Tantangannya semakin berat, katanya, karena kinerja para menteri dari non parpol sebagian besar buruk. Menteri non parpol yang menunjukkan dan memahami visi misi Trisakti dan program Nawa Cita hanya beberapa orang saja.

Untuk itu, Edwin yang menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 1999 berharap, PDIP mempersiapkan kader-kader atau profesional yang akan direkrut dan diajukan guna mengisi kabinet di pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk waspada jika ada nama untuk dicalonkan sebagai menteri diluar KIH. Jika memang ada, Jokowi harus benar-benar memba’iat mereka agar tidak menjadi duri dalam daging. Bahkan berkhianat di tengah jalan. Jokowi harus waspada dan harus mengutamakan kepentingan rakyat, tukasnya.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya