Berita

ilustrasi/net

Politik

Wajar PDIP Minta Tambahan Menteri

RABU, 24 JUNI 2015 | 20:32 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Permintaan PDIP agar Presiden Joko Widodo menambah 5 kursi menteri dalam kabinet kerja dinilai sebagai hal yang wajar. Terlebih, keberhasilan program Trisakti dan Nawa Cita adalah tanggungjawab presiden dan PDIP sebagai partai pengusung utama.

"Jadi sebaiknya Presiden Jokowi mengakomodir permintaan PDIP tersebut," ujar Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Henawan Soekowati kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Menurut dia, pada saat ini kenyataannya visi misi Trisakti dan program Nawa Cita akan berat dilaksanakan akibat menteri-menteri Jokowi tidak menunjukkan performa yang baik.


"Jangankan mewujudkan program-program tersebut. Mempertahankan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saja sudah sulit," tegas Edwin yang mantan anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI periode 1987-1992.

Tantangannya semakin berat, katanya, karena kinerja para menteri dari non parpol sebagian besar buruk. Menteri non parpol yang menunjukkan dan memahami visi misi Trisakti dan program Nawa Cita hanya beberapa orang saja.

Untuk itu, Edwin yang menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 1999 berharap, PDIP mempersiapkan kader-kader atau profesional yang akan direkrut dan diajukan guna mengisi kabinet di pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk waspada jika ada nama untuk dicalonkan sebagai menteri diluar KIH. Jika memang ada, Jokowi harus benar-benar memba’iat mereka agar tidak menjadi duri dalam daging. Bahkan berkhianat di tengah jalan. Jokowi harus waspada dan harus mengutamakan kepentingan rakyat, tukasnya.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya