. Ketua KPK sementara Taufiequrachman Ruki mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa apabila Undang-Undang KPK benar-benar direvisi.
Ruki hanya berharap UU KPK hasil revisi tidak melemahkan KPK.
"Kalau itu sudah terjadi keputusan politik, maka yang harus dilakukan adalah menyiapkan draft revisi UU KPK yang isinya tidak melemahkan KPK," terang Ruki di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/6).
Ruki mengatakan sudah seharusnya pemerintah dan parlemen bisa mengusahakan revisi UU KPK yang tidak melemahkan. Caranya, detail klausul dalam draft revisi bersemangat memberantas korupsi.
"Setiap konsep yang mengandung tujuan perlemahan dan pengurangan kewenangan harus ditolak," tegas Ruki.
Sebelumnya, tanggal 23 Juni 2015, DPR resmi memasukkan revisi UU KPK ke dalam Program Legisasi Nasional 2015, setelah sebelumnya revisi UU KPK ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Upaya merevisi UU KPK dinilai akan berdampak buruk terhadap komisi antirasuah itu. Sebab, terdapat beberapa usulan draft yang diyakini dapat melemahkan KPK.
Salah satunya dengan mengubah kewenangan penyadapan KPK agar dapat dilakukan terhadap orang yang sudah diproses hukum. Padahal, hampir seluruh operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK merupakan hasil sadapan terhadap orang-orang yang belum tersentuh hukum.
Di sisi lain, wakil ketua KPK Indriyanto Seno Aji menilai penyadapan terhadap orang yang sudah diproses hukum menjadi tidak berarti.
Bukan hanya itu, KPK disebut-sebut juga harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam setiap pelimpahan perkara ke penuntutan.
Hal tersebut dinilai melemahkan karena selama ini KPK sudah memiliki sistem penuntutan tersendiri.
[dem]
