Berita

Hanif Dhakiri/net

Politik

Jika Benar Ada Reshuffle, Kaum Buruh Minta Hanif Dhakiri yang Pertama Ditendang

RABU, 24 JUNI 2015 | 11:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Jika benar Presiden Jokowi akan melakukan reshuflle terhadap para pembantunya. Maka, kaum buruh meminta untuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Hanif Dhakiri menjadi prioritas utama dalam rencana tersebut.

Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyikapi isu rencana reshuffle kabinet yang semakin kencang akan dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK.

"Sikap KSPI, bila benar Presiden Jokowi akan mereshuffle kabinet maka Menakertrans adalah salah satu menteri yang harus direshuffle karena tidak ada satupun kebijakannya yang dirasakan oleh buruh. Malah banyak kebijakannya yang kontroversial merugikan dan meresahkan buruh," kata Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (24/6).


Diungkapkan Said Iqbal, bentuk nyata kebijakan Menakertrans yang sangat kontroversial dan merugikan para buruh antara lain seperti Surat Edaran Dirjen (SE Dirjen) yang memuat setiap Pimpinan Unit Kerja (PUK) di tiap perusahaan harus mempunyai aturan (AD/ART) sendiri. "Belum lagi rencana naik upah 2 tahun atau bahkan bisa 5 tahun sekali, TRIPARTIT NASIONAL sudah bubar, ratusan TKI terancam hukuman mati tanpa kejelasan aksi dari Menakertrans-nya," ungkapnya.

Selain itu, banyaknya kebijakan dan peraturan yang tidak jalan seperti RPP Jaminan Pensiun yang urung selesai hingga kini. Padahal, lanjut Said Iqbal, 1 Juli 2015 harus sudah dijalankan program tersebut.

"Program BPJS Kesehatan untuk buruh melalui 'Coordination of Benefit/COB' tidak jalan sama sekali, penggunaan pekerja outsourcing kembali marak secara masif  termasuk di BUMN karena lemahnya law enforcement, dan kebijakan Menakertrans tentang perumahan buruh hingga kini tidak jelas karena hanya berlindung di balik Presiden," cetusnya.

Belum lagi, ditegaskan Said Iqbal, hal ini makin diperparah dengan banyaknya kriminalisasi dan kekerasan terhadap buruh dan pimpinan buruh tanpa tindakan apapun dari Menakertrans. "Apalagi soal kebijakan upah minimum dari Menakertrans tidak jelas orientasinya, gerakan K3 dan Produktivitas menurun," katanya.

Oleh Karena itu, sebagai pimpinan para buruh KSPI, Said Iqbal pun menyerukan 'saatnya reshufle Menakertrans'. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya