Berita

Aburizal Bakrie/net

Wawancara

WAWANCARA

Aburizal Bakrie: Golkar Dukung KPK Punya Hak SP3 Dan Pembatasan Penyadapan

RABU, 24 JUNI 2015 | 10:13 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kalau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum bersikap mendukung atau menolak rencana revisi Undang-Undang KPK, tapi Ketua Umum Partai Golkar ha­sil Munas Bali Aburizal Bakrie dengan terang benderang menyatakan mendukung revisi undang-undang tersebut.

Alasan Prabowo Subianto belum bersikap karena masih mempelajari draf revisi UU KPK yang saat ini ramai diper­debatkan. Yang jelas, bagi capres 2014 lalu itu korupsi harus diberantas.

Sedangkan alasan Aburizal Bakrie mendukung rencana revisi karena revisi itu untuk menguatkan KPK. Sebab, perlu ada batasan kekuasaan.


Kenapa kedua tokoh Koalisi Merah Putih (KMP) masih ber­beda sikap mengenai rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu? Apakah masalah ini belum dibicarakan di internal KMP? Apakah ini hanya sekadar strategi untuk mencari sim­pati publik? Simak wawancara dengan Aburizal Bakrie (ARB) berikut ini:

Kenapa Anda mendukung rencana revisi UU KPK?
Karena revisi yang tengah dikaji oleh DPR dan pemerintah dilakukan dalam rangka pengua­tan KPK. Revisi ini berikan yang terbaik buat Indonesia. Saya kira ini sebagai penguatan KPK dengan cara bagaimana KPK lebih baik.

Pasal mana saja yang perlu direvisi?

Salah satu yang perlu direvisi adalah soal penyadapan, agar KPK punya batas kekuasaan­nya. Penyadapan itu tidak boleh. Misalnya, kamu lagi pacaran, mau tidak disadap? Tidak boleh orang berkuasa tidak punya ba­tas. Pasti harus ada batasnya.

Berarti Partai Golkar men­dukung rencana revisi UU KPK?

Iya. Partai Golkar juga mendukung wacana menghentikan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Kalau seumpamanya KPK tidak ada SP3, padahal dalam penyidikan si tersangka itu be­lum tentu bersalah. Seseorang belum bisa dikatakan bersalah jika belum diputuskan bersalah. Tidak ada SP3, gimana.

Banyak pihak menilai, revisi itu akan melemahkan KPK?
Saya kira ini sebagai pengua­tan KPK. Tidak boleh orang berkuasa nggak punya batas. Pasti harus ada batasnya.

Apa agenda rutin KMP sekarang ini?
Agenda rutin KPM ya biasa, saya selalu adakan tarawih buka puasa secara bersama-sama

Pesannya?

Kita bersilaturahmi nggak hanya secara sosial tapi secara politik. Saya kira nantinya dapat dicapai dengan baik.

O ya, Partai Golkar akan ikut Pilkada serentak 9 Desember 2015?

Aman. Ikut.

Pesan bagi kepala daerah yang akan maju dalam pilka­da serentak?
Penuhilah masa jabatan den­gan baik.

Mengenai istri kepala daer­ah maju dalam pilkada, tang­gapan Anda?
Saya kira undang-undang itu dibuat untuk kebaikan. Jangan diakalin.

Menjelang Lebaran harga bahan pokok naik, imbauan Anda?

Saya sudah bicara dengan Pak Mendag (Menteri Perdagangan Rachmat Gobel) agar mohon diperhatikan mengenai harga kebutuhan pokok itu, karena rakyat mendapat kesulitan kalau harga naik terus. Para pedagang itu diajak omonglah.

Apa saja yang Anda sampaikan ke Menteri Perdagangan?

Kami sampaikan jangan sampai harga-harga kebutuhan pokok itu naik terus. Rakyat kesulitan. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya