Berita

jimly asshiddiqie/net

Ketua DKPP: Fokus Saja, Temuan BPK Tak Berkaitan dengan Pilkada

RABU, 24 JUNI 2015 | 08:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk tetap fokus terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember ini. Tujuannya agar pelaksanaan Pilkada terlaksana dengan baik dan menghasilkan pemilu yang berintegritas.

"Ada banyak tantangan bahkan ancaman untuk persiapan Pilkada serentak ini," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah di Jakarta, Selasa malam (23/6).

Pelaksanaan rapat koordinasi ini diikuti oleh Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi se-Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)nProvinsi se-Indonesia, Kepala Sekretariat dan Staf Pendukung Sekretariat Bawaslu.


Jimly mencontohkan terkait dengan anggaran. Awalnya anggaran baik untuk KPU dan Bawaslu mengalami kendala. Akan tetapi sekarang sudah beres. Namun begitu masalah anggaran sudah beres, lalu muncul temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Temuan ini dimasalahkan. Masalah ini bisa saja diciptakan. Tujuannya entah untuk apa. Bisa saja untuk memperburuk keadaan. Bisa saja orang mengait-ngaitkan dengan segala sesuatu termasuk membangun opini agar sebaiknya Pilkada ditunda," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Jimly meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu khususnya yang akan melaksanakan Pilkada serentak tidak perlu khawatir.

"Kita tidak usah terganggu. Temuan BPK itu tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Sebaiknya kita fokus saja dengan persiapan Pilkada. Tetepi bagi KPU masalah ini juga harus diselesaikan," tukas Pakar hukum tata negara di Universitas Indonesia ini.

Sebelumnya BPK melaporkan indikasi kerugian negara Rp 334 miliar dalam audit KPU 2013-2014 kepada DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut apabila temuan itu terbukti maka terdapat dua implikasi yakni bisa saja komisioner KPU diganti atau pelaksanaan pilkada serentak ditunda. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya