Berita

jimly asshiddiqie/net

Ketua DKPP: Fokus Saja, Temuan BPK Tak Berkaitan dengan Pilkada

RABU, 24 JUNI 2015 | 08:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk tetap fokus terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember ini. Tujuannya agar pelaksanaan Pilkada terlaksana dengan baik dan menghasilkan pemilu yang berintegritas.

"Ada banyak tantangan bahkan ancaman untuk persiapan Pilkada serentak ini," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah di Jakarta, Selasa malam (23/6).

Pelaksanaan rapat koordinasi ini diikuti oleh Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi se-Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)nProvinsi se-Indonesia, Kepala Sekretariat dan Staf Pendukung Sekretariat Bawaslu.


Jimly mencontohkan terkait dengan anggaran. Awalnya anggaran baik untuk KPU dan Bawaslu mengalami kendala. Akan tetapi sekarang sudah beres. Namun begitu masalah anggaran sudah beres, lalu muncul temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Temuan ini dimasalahkan. Masalah ini bisa saja diciptakan. Tujuannya entah untuk apa. Bisa saja untuk memperburuk keadaan. Bisa saja orang mengait-ngaitkan dengan segala sesuatu termasuk membangun opini agar sebaiknya Pilkada ditunda," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Jimly meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu khususnya yang akan melaksanakan Pilkada serentak tidak perlu khawatir.

"Kita tidak usah terganggu. Temuan BPK itu tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Sebaiknya kita fokus saja dengan persiapan Pilkada. Tetepi bagi KPU masalah ini juga harus diselesaikan," tukas Pakar hukum tata negara di Universitas Indonesia ini.

Sebelumnya BPK melaporkan indikasi kerugian negara Rp 334 miliar dalam audit KPU 2013-2014 kepada DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut apabila temuan itu terbukti maka terdapat dua implikasi yakni bisa saja komisioner KPU diganti atau pelaksanaan pilkada serentak ditunda. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Galang Kekuatan Daerah, Reynaldo Bryan Mantap Maju Jadi Caketum HIPMI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 08:13

Anak Muda Akrab dengan Investasi, tapi Tanpa Perencanaan Finansial

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:59

Cuaca Ekstrem di Arab Saudi, DPR Ingatkan Jemaah Haji Waspadai Heatstroke

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:46

Dolar AS Menguat 5 Hari Beruntun Dipicu Lonjakan Minyak dan Efek Perang Iran

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:33

Sindikat Internasional Digrebek, Komisi XIII DPR Minta Pemerintah Serius Berantas Judol!

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:19

STOXX hingga DAX Ambles, Investor Eropa Dibayangi Risiko Inflasi

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:03

Pesanan Hukum terhadap Nadiem Bernilai Luar Biasa

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:44

Volume Sampah di Bogor Melonjak Imbas MBG

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:37

Industri Herbal Diprediksi Berkembang Positif

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:23

Adi Soemarmo Masuk Tiga Besar Embarkasi Haji Tersibuk

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:16

Selengkapnya