Fraksi Demokrat DPR RI secara resmi menyatakan setuju dengan dana aspirasi Rp 11,2 triliun. Sikap ini bertolak belakang dengan seruan sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sikap anggota Demokrat di DPR yang setuju dana aspirasi bertolak belakang dengan apa yang diinstruksikan SBY. Ini jadi bukti SBY tidak didengar kadernya," ujar Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis), Sugiyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/6).
Menurut Sugiyanto, SBY tidak bisa mentolerir sikap anak buahnya di Senayan yang setuju dengan dana aspirasi. Sebagai kepanjangan tangan dari partai, semestinya mereka mengikuti apa yang diserukan oleh SBY.
"Apakah sikap Fraksi Demokrat itu atas imbauan SBY, ini yang harus dijelaskan (ke publik). Kalau benar ada intruksi SBY, berarti imbauan SBY agar menolak dana aspirasi cuma dramatisasi politik belaka. Itu juga berarti SBY sedang bermanuver untuk pencitraan dirinya dengan apa yang menjadi cerminan kepentingan publik," tukasnya.
Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) atau sering disebut dana aspirasi resmi disahkan DPR melalui rapat paripurna, hari ini. Dari 10 fraksi yang ada di DPR, tujuh diantaranya menyatakan setuju, dan tiga fraksi menyatakan menolak. Satu dari tujuh fraksi yang setuju adalah Fraksi Demokrat yang diketuai Edhie Baskoro Yudhoyono. Adapun tiga fraksi yang menolak adalah fraksi PDIP, Hanura dan Nasdem.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Pimpinan DPR, Agus Hermanto mengatakan, seluruh kader Demokrat di DPR siap mengikuti sikap SBY yang menolak dana aspirasi.
Agus mengatakan kritik keras yang disampaikan SBY mengenai dana aspirasi melalui akun twitternya merupakan sikap Fraksi Partai Demokrat.
"Jadi yang disampaikan suara Fraksi. Yang di twitter adalah menjadi dasar yang disampaikan ke DPR," kata Agus baru-baru ini.[dem]
