Jabatan Wakil Panglima TNI Lebih ke Politis

. Keputusan Presiden (Keppres) soal wakil panglima TNI sedang digodok di Istana. Ditargetkan, akhir Juli 2015 Keppres tersebut sudah selesai.

Pengamat militer Prof Muhadjir Effendy menyatakan, posisi jabatan wakil panglima TNI tidak terlalu memiliki aspek fungsional, ini lebih aspek politis.

"Saya melihat, ini hanya memberikan peluang ke matra lain biar dapat posisi," kata rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini saat dihubungi redaksi, Selasa (23/6).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menunjuk KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal panglima TNI menggantikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Keputusan Jokowi tersebut sempat menimbulkan kontroversi, Jokowi menabrak kebiasaan mantan Presiden SBY yang selalu menggilir jabatan panglima TNI antara matra AD, AL dan AU.

"Makanya jalan keluarnya adalah dengan wakil panglima ini," sebut Muhadjir.

Dari aspek politis, lanjut Muhadjir, jabatan panglima dan wakil panglima dari matra mana saja diputusakan oleh presiden tak masalah. (Baca: Posisi Wakil Panglima TNI Cuma Aksesoris)

"Saya kira ini mempertimbangkan distribusi dan alokasi kekuasaan," tukas Muhadjir. [rus]