Berita

Prabowo Subianto/net

Wawancara

WAWANCARA

Prabowo Subianto: Korupsi Harus Kita Berantas, Kita Tidak Ingin Melemahkan KPK

SELASA, 23 JUNI 2015 | 08:44 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Dari dulu kewenangan KPK selalu diperdebat­kan. Sudah sering diupayakan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tapi selalu kandas karena ditentang rakyat.

Kini, upaya itu dilakukan lagi. Revisi UU KPK itu sudahmasuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 yang menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, inisiatifnya dari DPR.

"Undang-undang ini sudah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019 sebagai inisiatif DPR, dan perlu didorong un­tuk dimajukan sebagai priori­tas 2015," kata Menkumham Yasonna H Laoly, di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (16/6).


Yasonna menjelaskan, pelak­sanaan UU KPK masih men­imbulkan masalah yang me­nyebabkan terganggunya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menanggapi pro kontra terh­adap rencana revisi UU KPK itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku, pihaknya masih mempelajari draf revisi UU KPK yang saat ini ramai diperdebatkan.

"Kita sedang pelajari. Kita ten­tu ingin yang terbaik, yang pent­ing, korupsi harus kita berantas," ujar Prabowo seusai menghadiri acara buka puasa bersama pet­inggi Koalisi Merah Putih (KMP) di Jakarta, Minggu (21/6).

Berikut kutipan selengkap­nya:

Bagaimana sikap Partai Gerindra soal rencana revisi UU KPK?
Gerindra masih belum me­nentukan sikap apakah akan menolak atau menyetujui ren­cana revisi UU KPK. Kita sedang pelajari.

Kita ingin yang terbaik. Korupsi harus kita berantas dan kita harus berdayakan seluruh lembaga negara.

Apa Anda melihat revisi ini untuk melemahkan KPK?
Sejauh ini saya tidak melihat rencana revisi UU KPK itu sengaja digulirkan untuk me­lemahkan lembaga KPK.

Masak para pemimpin me­lemahkan KPK. Saya kira tidak. Apa yang terbaik untuk bangsa, itu yang dilakukan.

Berarti cenderung setuju?
Itu sedang kami pelajari.

Beredar kabar bahwa pe­merintah akan mengambil menteri dari KMP, apakah ada pembicaraan soal kabinet dengan Anda?
Tidak ada pembicaraan kabi­net.

O ya, setiap memasuki bulan ramadan, bahkan hingga hari-hari selama ramadan harga sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik. Apa tang­gapan Anda?
Saya prihatin dengan kenai­kan harga sembako. Seharusnya, pemerintah sudah mengantisi­pasi lonjakan harga sembako sebelum memasuki ramadan. Saya prihatin kebutuhan pokok kita naik.

Apa himbauan Anda?
Saya mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Hal penting yang harus diperhatikan pe­merintah harus segera meredam dan menjaga stabilitas harga-harga sembako hingga lebaran usai. Untuk itu kita harus ten­ang dan kita mengimbau para pemimpin memelihara keadaan, dan masyarakat tenang supaya pemerintah bekerja dengan baik.  ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya