Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dipastikan akan menolak menandatangani surat persetujuan pengunduran diri yang diajukan sejumlah kepala daerah. Pasalnya, diduga pengunduran diri itu terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
"Mendagri sudah menyatakan tidak akan menandatangani yang mundur-mundur itu," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspendagri), Dodi Riyadmadji, di Jakarta, Minggu (21/6).
Menteri Tjahjo sendiri sebelumnya sudah menyiratkan penolakan atas rencana pengunduran diri sejumlah Kepala Daerah terkait dengan pelaksanaan Pilkada di daerahnya.
"Saya sebagai Mendagri akan menolak pengunduran diri itu. Apalagi kalau DPRD juga tidak setuju," ujar mantan Sekjen PDIP itu Kamis (18/6) lalu.
Sejauh ini setidaknya ada tiga kepala dan wakil kepala daerah yang siap mundur dari jabatan agar salah satu anggota keluarganya bisa maju di pilkada secara. Ketiganya adalah Walikota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, dan Wakil Walikota Sibolga Marudut Situmorang.
Rencana pengunduran diri itu diduga terkait dengan ketentuan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan jika kepala/wakil kepala daerah telah menjabat lebih dari 2,5 tahun, berarti mereka dianggap sudah menjabat satu periode atau lima tahun sehingga jika mundur mereka tetap berstatus petahana. Karena itu, pengunduran diri sejumlah kepala daerah diduga sebagai upaya untuk mengindari cap sebagai petahana.
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9/2015 disebutkan, kepala daerah yang sudah dua periode dilarang untuk menjabat kembali. Selain itu, PKPU juga melarang bagi keluarga atau saudara yang memiliki keterkaitan keluarga dengan calon petahana maju mengikuti pilkada. Kecuali petahana sudah dinyatakan mundur berdasarkan SK pengunduran diri.
Kapuspendagri Dodi Riyadmadji menegaskan, pengunduran diri kepala daerah sudah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Mereka hanya bisa mundur jika meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Untuk alasan permintaan sendiri, diatur hanya boleh dilakukan bila ada kepentingan politik lebih besar.
Seperti rilis Humas Kemendagri, Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengingatkan, bahwa seharusnya kepala daerah konsisten dangan jabatan yang diemban selama lima tahun. Hal ini karena publik telah memberi amanah tersebut kepada mereka.
"Dia (para kepala daerah) kan punya kontrak lima tahun dengan masyarakat di daerahnya," tegas Tjahjo.
[rus]
