. Reshuffle kabinet mutlak diperlukan guna melakukan rekonsolidasi program Nawa Cita yang saat ini masih jauh dari harapan banyak orang. Akan tetapi dalam melakukan resufle kabinet, Jokowi jangan tersandera dengan 'titipan-titipan politik' sehingga kabinet yang akan dibentuk tidak sesuai dengan harapan Jokowi.
Demikian disampaikan analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (21/6).
Ia menyarankan, dalam perombakan kabinet nanti, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga diberikan ruang untuk memberikan masukan. Presiden Dan Wakil Presiden adalah satu paket yang dipilih rakyat, sehingga peran Wapres JK jangan dipandang sebelah mata oleh Jokowi.
"JK harus diberikan porsi yang cukup dalam melakukan screening bagi calon menteri yang akan ditunjuk, ketika proses reshuffle terjadi," ujar Andy William.
Labor Institute Indonesia mengusulkan beberapa indikator yang bisa saja digunakan Jokowi dalam melakukan reshuffle yang secara sederhana menggunakan proses monitoring dan evaluasi (Monef). Indikator Monef yang digunakan seperti senergitas antara program dan implementasi di lapangan, kapabilitas manajemen menteri, dan terobosan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kementerian yang dimiliki.
Dalam penilaian Labor Institute Indonesia, kata Andy William, kementrian di bawah koordinasi Menteri Perekonomian yang mutlak untuk diganti, termasuk Menteri Perekonomi Sofyan Djalil yang tidak cakap dalam mengkonsolidasikan perekonomian sesuai dengan konsep Nawa Cita. Sofyan kurang cakap untuk mengkonsolidasikan dan mengkordinasikan kementrian keuangan, Bank Indonesia, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan dalam menjaga nilai mata uang rupiah yang semakin tergurus dengan nilai tukar dolar Amerika.
"Tidak ada konsep yang jelas dilakukan, ketika rupiah semakin terpuruk terhadap dolar Amerika. Menteri Perdagangan saat ini tidak mampu menstabilkan harga-harga kebutuhan bahan pokok yang semakin naik, sehingga membuat beban rakyat semakin berat, terutama dalam menghadapi bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri," ungkap Andy William.
Kemudian, lanjut dia, menteri yang kurang profesional selanjutnya adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Ignasius dan Rini dinilai tidak becus dalam mengurus sistem manajemen di pelabuhan, sehingga waktu dweeling time atau waktu bongkar muat dis eluruh pelabuhan Indonesia, adalah waktu yang terlama dibandingkan Singapura dan Malaysia. Otoritas dan Pengelola Pelabuhan tersebut dibawah kendali Menhub dan Menteri BUMN, tetapi ke dua menteri tidak dapat membuat kebijkan yang dapat mempercepat proses dwelling time tersebut. Rini juga disinyalir mengakomodir titipan-titipan tertentu sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negera (BUMN), tanpa proses fit dan proper test.
Selain itu, masih kata Andy William, menteri yang perlu dievaluasi adalah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang tidak mempuni dalam mengelola data base kementrian tenaga kerja sehingga Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang marak saat ini tidak diketahui oleh Hanif sebagai Menteri. Hanif juga dinilai kurang berhasil dalam menatas sistem hubungan industrial, sehingga demonstrasi buruh diberbagai daerah masih marak terjadi, sehingga iklim industrialisasi tidak kondusif. Selain itu Hanif juga tidak cakap dalam menata dan melindungi buruh migran Indonesai di luar negeri,seperti gaji yang tidak dibayar dan ancaman hukuman mati bagi buruh migran di luar negeri.
"Jokowi tidak perlu ragu terhadap reshuffle kabinet, bongkar pasang dalam kabinet tidak haram dilakukan guna menemukan sosok yang mumpuni dalam mendukung Jokowi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dalam program kampanye Nawa Cita yang digagas oleh Jokowi-JK," demikian Andy William.
[rus]
