Berita

chatib basri/net

Apakah Ada Kaitan antara Kritikan Chatib Basri dengan Singapura yang Sedang Pusing?

KAMIS, 18 JUNI 2015 | 15:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pernyataan mantan Menteri Keuangan era SBY, Chatib Basri, yang mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya mau mengumbar fasilitas insentif untuk meningkatkan daya tarik investasi mendapat tanggapan balik.

Bagi Chatib Basri, insentif bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan utama investor menanamkan modal di dalam negeri. Menurut Chatib, kepastian keberlangsuan proyek lebih penting dibandingkan sekedar tebar-tebar fasilitas insetif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday.

Tax allowance
adalah pemberian fasilitas keringanan pajak. Sementara tax holiday adalah fasilitas pembebasan pajak dengan jangka waktu tertentu.


Menurut Direktur Segitiga Institute, Muhammad Sukron, kritikan Chatib Basri terkait dengan fasilitas intensif yang dilakukan pemerintahan Jokowi perlu diwaspadai. Lebih-lebih juga bila ternyata Chatib Basri mau memangkas wacana tax amnesty atau pengampunan pajak.

Sukron sendiri setuju dengan kebijakan tax amnesty bagi wajib pajak (WP) yang selama ini "memarkirkan" dana di luar negeri. Dengan syarat, dana itu dibawa ke Indonesia dan diperuntukkan untuk infrastruktur

"Menurut informasi, saat ini ada negara tetangga super sibuk lobi sana sini karena Jokowi mau tarik uang yang di luar masuk ke Indonesia," kata Sukron kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 18/6),

Singapura dan Malaysia, lanjut Sukron, pasti tidak senang Indonesia maju. Dengan adanya tax amnesty dan tax allowance maka uang pengusaha yang di parkir di Singapura pasti balik ke Indonesia.

"Pantes Saja negara-negara itu pusing, dan sekarang mereka sedang coba dimiskinkan Jokowi. Indonesia maju pasti negara tetangga makin takut, makanya mereka gak suka kita bagus. Nah, apakah ada hubungannya antara Chatib Basri dengan negara tetangga yang pusing? Ini harus kita ungkap," demikian Sukron. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya