Pemerintah Indonesia mengakui sengketa Ambalat antara RI-Malaysia belum tuntas.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir (Tata) saat press briefing di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Kamis (18/6)
"Di satu pihak kita masih memiliki posisi batas wilayah Indonesia, tapi di sisi lain Malaysia juga punya posisi batas maritim mereka," kata Tata
Namun, jelas Tata, sampai kini Kemenlu terus konsisten melayangkan nota protes jika Malaysia terbukti kembali melewati udara Ambalat tanpa izin. Terhitung sejak Januari hingga Mei 2015, sudah tujuh kali protes RI atas pelanggaran yang dilakukan pesawat negeri Jiran tersebut.
"Untuk protes secara resmi butuh identifikasi kapan pesawat, koordinat dan waktu. Begitu kita terima itu, TNI atau Menkopolhukam itu akan kita kirimkan protes dalam nota diplomatik," ujar Tata.
Bahkan bulan Mei lalu saja, lanjut dia, telah ditunjuk special
special envoy (utusan khusus) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di saat yang sama, Tata menegaskan, pemerintah tetap melayangkan nota protes yang memang lazim dilakukan dalam konteks hubungan bilateral.
"Komitmen Kemenlu adalah mensegerakan atau mengintensifikasi masalah batas wilayah maritim cepat selesai," terangnya.
Tak hanya soal nota protes, Kemenlu juga akan mempertimbangkan membawa masalah batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Ambalat yang pernah dikukuhkan PBB pada tahun 1960 silam itu ke tingkat lebih tinggi.
"Dalam pertemuan dengan perwakilan negara, kita bisa angkat ke tingkat lebih tinggi,"kata Tata
Untuk diketahui, sejak dekade 1960-an, Indonesia dan Malaysia kerap bersitegang terkait Blok Ambalat. Puncak perseteruan terjadi pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia pada sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Blok Ambalat.
Blok Laut Ambalat memiliki luas wilayah sekitar 15 kilometer persegi dan terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dekat perbatasan antara Sabah, Malaysia, dengan Kalimantan Timor. Blok Ambalat menyimpan kekayaan tambang bawa laut, utamanya minyak, meski tidak semua wilayah di blok ini kaya akan minyak mentah.
Untuk mencegah Malysia kembali bermanuver di Ambalat, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara saat ini menurut Ryamizard sudah menggelar Operasi Sakti di sekitar Blok Ambalat. Kedua matra TNI itu menurunkan alat utama sistem persenjataan mereka seperti tiga kapal perang (KRI), dua pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30, dan tiga F-16 Fighting Falcon.
[wid]
