Berita

faisal basri/net

Apakah Faisal Basri Juga Berani Katakan JK Lebih Neolib?

SELASA, 16 JUNI 2015 | 09:17 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pernyataan ekonom Faisal Basri bahwa Presiden Joko Widodo bisa dikatakan lebih neoliberal dibandingkan dengan SBY mendapat perhatian luas.

Sementara pihak mengamini pernyataan Faisal bila melihat fakta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun di sisi lain, banyak juga orang yang membicarakan rekam jejak Faisal, yang tidak pernah menorehkan prestasi luar biasa ketika diberi posisi dan jabatan tertentu.

Di grup-grup sosial media terbatas, bahkan muncul pertanyaan menggelitik: Apakah Faisal Basri juga berani mengatakan bahwa Jusuf Kalla lebih neolib? Bahkan disebutkan, Faisal memang tak mungkin berani mengatakan JK neolib sebab "memiliki kedekatan" dengan orang-orang lingkaran JK.


Tentu saja karena kedekatan itu, pernyataan Faisal ini juga dinilai seakan-akan sedang menutup borok tim ekonomi pemerintahah saat ini, yang banyak didominasi orang-orang JK.

Sudah lama beredar di publik, bahwa memang tim ekonomi dalam Kabinet Kerja ini merupakan "bawaan" Jusuf Kalla, dengan indikasi jelas posisi Sofyan Djalil yang duduk di kursi Menko Perekonomian.

Karena itu tak heran, bila beberapa waktu lalu, dosen dan peneliti dari Universitas Bung Karno (UBK), Gede Sandra, mengatakan bahwa secara tidak langsung, JK adalah biang dari ketidakmampuan pemerintah untuk merespon perkembangan ekonomi global dan untuk keluar dari berbagai defisit makro domestik.

Dalam diskusi bertajuk 'Mekanisme Harga Baru dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat' yang digelar The Habibie Center di Jalan Kemang Selatan, Jakarta (Senin, 15/6), Faisal mengatakan pemerintahan Jokowi bisa dikatakan lebih berpandangan neoliberal dibanding pendahulunya, SBY.

Salah satu indikasi, katanya, Jokowi menerapkan sepenuhnya harga jual bahan bakar minyak (BBM) dengan mengikuti mekanisme harga minyak mentah di pasaran internasional. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya