‎RMOL. Mekanisme pemilihan Rais 'Aam ‎Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)‎ adalah dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Mekanisme ini disepakati‎ Forum Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diselenggarakan PBNU.Â
‎‎‎"Pemilihan Rais ‘Aam secara otomatis akan diterapkan dalam Muktamar NU ke-33 yang akan dilaksanakan bulan Agustus mendatang," kata pimpinan sidang Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama, KH Ahmad Ishomuddin, dalam keterangannya beberapa saat lalu (Senin, 15/6).
‎Di NU, Ishomuddin menjelaskan, munas adalah forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah muktamar. Menurut dia, dari 34 pengurus wilayah NU sebanyak 27 di antaranya hadir sebagai peserta, ditambah anggota pleno PBNU yang terdiri dari pengurus harian Syuriyah, Tanfidziyah, A’wan, dan Mustasyar, serta Ketua Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom.‎
Munas Alim Ulama NU, kata Ishomuddin, menyepakati Ahlul Halli wal Aqdi terdiri dari sembilan orang dari usulan PCNU dan PWNU se-Indonesia. Sebagai peserta Muktamar, mereka diminta menyerahkan maksimal sembilan nama usulan saat registrasi. Nama-nama itu lalu direkap dan dirangking. Sembilan nama pemilik suara terbanyak berhak masuk sebagai Ahlul Halli wal Aqdi.
‎
"Selanjutnya Ahlul Halli wal Aqdi akan musyawarah, dengan setiap anggotanya memiliki hak memilih dan dipilih. Ahlul Halli wal Aqdi juga dapat memilih nama di luar Ahlul Halli wal Aqdi itu sendiri untuk menjadi Rais ‘Aam, apabila dari sembilan orang yang ada tidak satu pun yang bersedia dipilih," jelas Ishomuddin.
‎Untuk kriteria Rais ‘Aam sebagai pimpinan tertinggi di NU, lanjut dia, Munas Alim Ulama sepakat beberapa di antaranya adalah beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah al Nahdliyah, wara’, zuhud, bersikap adil, alim atau berilmu/memiliki wawasan keagamaan yang luas, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh, dan memiliki kemampuan untuk memimpin.
‎Ada tambahan kriteria dari KH Ma’ruf Amin, yaitu seorang Rais ‘Aam juga harus munadzim (seorang organisatoris) dan Muharriq (penggerak organisasi). Alhamdulillah peserta Munas menyepakati juga syarat-syarat itu," imbuhnya.
‎Dalam forum tersebut, tambah dia, ada yang mengusulkan agar musyawarah mufakat juga diterapkan untuk pemilihan Ketua Tanfidziyah NU. Tetapi peserta sepakat untuk membawa dan membahasnya di muktamar nanti.
‎Sekadar diketahui, Muktamar ke-33 NU akan dilangsungkan di Jombang, Jawa Timur, pada 1 sampai 5 Agustus 2015 mendatang. Sebanyak empat pesantren menjadi lokasi bersama muktamar, yaitu Darul Ulum, Bahrul Ulum, Denanyar, dan Tebuireng.
‎Sementara itu, Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin mengatakan, posisi Rais Aam di tubuh NU adalah maqam (derajat yang tinggi), sehingga yang berhak mendudukinya adalah shahibul maqam (yang layak pada posisi itu).
‎"Menurut saya standar Rais Aam itu ya (seperti) KH Wahab Chasbullah, atau paling tidak yang mendekati beliau,†tuturnya pada forum Musyawarah Nasional Alim Ulama, katanya.
‎Ma’ruf Amin memaparkan, setidaknya Rais Aam memiliki empat kriteria, antara lain faqih atau berwawasan agama secama mendalam, munadhdhim (organisatoris), muharrik (penggerak), dan mutawarri’ (berlaku sangat hati-hati dan jauh dari kepentingan duniawi).
‎"Rais Aam itu harus menjadi merupakan penggerak , bukan bergerak sendiri. Kalau bergerak sendiri namanya gasing. Yang keempat harus mutawarri’, wira’i," tuturnya.
‎Menurut Ma’ruf Amin, keempat hal tersebut adalah kriteria ideal, yang semestinya dipenuhi atau paling tidak mendekati sejumlah kriteria tersebut.  Kriteria ini akan semakin terjaga ketika didukung oleh sistem yang memungkin hal itu‎.Â
"Saya kira Ahlul Halli wal Aqdi adalah sistem yang paling aman. Sehingga orang yang tidak paham tidak memilih orang yang mereka tidak paham, memilih yang bukan shahibul maqam," tukasnya.‎ ‎
