. Dasar sebagian anggota DPR mewacanakan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilih (UP2DP) atau yang sering disebut sebagai Dana Aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya adalah UU nomor 17/2014 tentang MD3. Dalam pasal 80 hurug J disebutkan bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.
Namun demikian, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjem TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa dana aspirasi ini akan menjadi bias bila disangkutkan dengan asas, fungsi, dan peran DPR RI. Apalagi juga, aspirasi masyarakat seringkali tak hanya menyangkut fisik saja, tapi juga ideologi, politik, dan mental.
"Menampung aspirasi dari rakyat dan konstituen, kemudian mengusulkannya, tak terbatas pada jumlah uang. Aspirasi jangan dikalkukasikan sebagai uang. Jadi mungkin saja ada aspirasi dan keluhan, tapi tak melulu harus dijawab dengan uang," kata TB Hasanuddin dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 13/6).
Kedua, lanjut TB Hasanuddin, dana aspirasi itu tak boleh bertentangan dengan sistem pembangunan yang sudah berjalan selama ini yang sudah dilaksanakan, yakni pemerintah sebagai perencana sekaligus eksekutor. Tugas DPR sebagai legislator adalah menyampaikan aspirasi ke pemerintah, lalu pemerintah melihat aspirasi itu solid apa tidak, dan diwujudkan dalam UU APBN. Harus diingat juga, UU Keuangan Negara itu tak pernah mengamanatkan adanya peran DPR RI dalam kuasa perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Ketiga, sambungnya, akan ada diskriminasi pembangunan bila dana itu dikucurkan. Daerah yang dapil dan anggota dewannya sedikit, dapat sedikit dana. Sementara daerah yang dapilnya banyak, dan anggota DPR banyak, akan mendapat banyak dana.
"Dan kalau mau jujur, justru daerah yang belum disentuh pembangunan, biasanya anggota DPR-nya sedikit," tegas TB Hasanuddin,
TB Hasanuddin mengingatkan, pembangunan sebuah wilayah itu tak melulu menyangkut jumlah penduduk, tapi juga semua aspek seperti demografi, ekonomi, dan sebagainya. Kalau acuan Dana Aspirasi hanya jumlah anggota dewan yang ujungnya jumlah penduduk, maka akan ada diskriminasi.
"Kalau proposal Dana Aspirasi diteruskan, maka pembangunan di Wilayah Timur, misalnya, akan makin ketinggalan dengan yang di Jawa atau bagian Barat. Contoh saja di Jabar ada 20 anggota DPR, maka mendapat Rp 400 miliar Dana Aspirasi. Di Papua, yang ada cuma tiga orang maka dapat Rp 60 miliar saja. Ini kan jelas diskriminasi," ungkap TB Hasanuddin.
Karena itu, TB Hasanuddin menyimpulkan, DPR tak usah masuk kepada hal-hal seperti itu, dan lebih baik mengurus saja pembuatan regulasi dan kontrol pada pemerintah.
"Selama ini disebut bahwa DPRD sudah mendapat semacam Dana Aspirasi untuk kepentingan dapilnya. Dan kita mendengar banyak yang bermasalah. Justru karena itu, di DPR juga harus diluruskan, kita jangan mengikuti yang salah," ungkap TB Hasanuddin.
"Lagi pula, jujur saja, kemungkinan kongkalikong dana aspirasi dengan pejabat daerah dan Pusat itu sangat besar. Bisa saja nanti akan terjadi jual beli lelangan dana aspirasi. Misalnya, saya bisa saja dengan teman anggota dewan sedaerah, 3 sampai 10 orang, bergabung di satu tempat membangun stadion dengan Dana Aspirasi. Artinya warga masyarakat lain di daerah itu takkan kebagian. Artinya kembali ada ketidakadilan," sambung TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin menambahkan, mekanisme Dana Aspirasi inipun akan sulit dan susah. Lebih-lebih bila mengingat permintaan masyarakat itu kan banyak.
"Bagaimana DPR mau memutuskan pekerjaan yang dimasukkan? Jadi biar saja lah pemerintah daerah yang memutuskan. Lebih baik DPR bekerja sesuai fungsinya," demikian TB Hasanuddin.
[ysa]
