. Komisi IV DPR RI optimis dapat segera menyeleselesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan (PPNPI) pada tahun 2015 ini.
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan RUU ini untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sektor perikanan.
"RUU ini penting segera direalisasikan untuk memberikan kepastian hukum masyarakat khususnya dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan," kata Edhy Probowo, dalam Forum Group Discussion di Universitas Sam Ratulang, Manado, Kamis (11/6) kemarin.
Edhy memaparkan ruang lingkup pengaturan RUU ini adalah perencanaan strategi perlindungan yang dilakukan melalui penyediaan prasarana perikanan dan kemudahan memperoleh sarana produksi perikanan. Selain itu jaminan kepastian usaha, jaminan resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi dan bantuan di wilayah perbatasan serta lintas negara.
"Strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha perikanan, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, penguatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan, pembiayaan dan pendanaan pengawasan dan peran serta masyarakat," paparnya seperti disiarkan laman
dpr.go.id.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, Prof Ellen Joan Kumaat menjelaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki luas perairan 65 persen wilayah Indonesia. Dengan asumsi potensi produksi lestari ikan laut sebesar 6,51 juta ton pertahun atau 8,2 persen dari total potensi produksi ikan laut dunia. Namun menurutnya potensi tersebut belum dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.
"Potensi yang tergolong tinggi menjadi hal yang ironis ketika kita melihat pendapatan rata-rata nelayan dan pembudidaya ikan yang sebagian besar ternyata masuk dalam kategori miskin serta tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup jangka panjang," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, Konvensi ILO (Internasional Labour Organisation tentang pengaturan tenaga kerja telah menetapkan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai pekerjaan beresiko tinggi, serta rawan terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan. "Pekerja perikanan rawan terhadap tindak pidana yang mengancam sumber daya kelautan dan perikanan, serta penangkapan liar atas biota-biota laut yang dilindungi," tambahnya.
Selain itu, masih juga ditambah problem minimnya fasilitas pelabuhan dan pelelangan perikanan di banyak daerah termasuk di Sulawesi Utara. "Hal ini tentu membatasi pemasaran hasil tangkapan para nelayan yang terpaksa harus menjual hasil tangkapan mereka kepada para tengkulak dengan harga yang sangat miring," katanya.
"RUU ini diharapkan akan menguntungkan masyarakat nelayan serta pembudidaya ikan dengan sebaik-baiknya. Dismaping itu dapat meningkatkan kemampuan serta kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha yang produktif maju modern berkelanjutan serta ramah lingkungan." ungkap Ellen Joan Kumaat menambahkan.
[rus]
