Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disomasi agar segera mengusut kasus korupsi sejumlah politisi dan mantan pejabat negara yang namanya telah disebut di dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi Jakarta (Tipikor).
Somasi disampaikan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) karena menilai KPK juga tebang pilih terhadap pemberantasan korupsi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus dugaan korupsi yang telah sampai di meja persidangan. Sayangnya, orang yang telah diungkapkan di persidangan dan sudah menjadi fakta persidangan namun tetap tidak dipanggil dan diperiksa oleh KPK.
Dalam catatan koordinator KAKI, Nur Rahman, ada belasan pejabat dan mantan pejabat yang sering disebut dalam persidangan tapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK. Belasan pejabat dan mantan pejabat tersebut yaitu, Ketua Komisi IV DPR M. Romahurmuzy dalam kasus suap terkait import benih jagung persidangan kasus import sapi. Ada juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, dalam korupsi proyek Hambalang.
Politisi lainnya, lanjut Rahman dalam keterangan beberapa saat lalu, adalah Muhaimin Iskandar terkait dengan kasus Dana Penyesuaian dan Infrastruktur Daerah (DPID) Kemenakertrans. Ada juga Arsyad Juliandy Rachman dalam dalam kasus suap dan gratifikasi SKK Migas.
"Politisi lainnya yang Setya Novanto yang kini menjabat Ketua DPR, dalam persidangan kasus Korupsi Pengadaan e-KTP dan proyek PON Riau, serta Priyo Budi Santoso, yang disebut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama," ungkap Rahman.
Rahman Juga menyebut mantan Menko Kesra Agung Laksono yang telah dua kali dipanggil dan diperiksa dalam kasus Proyek PON Riau, I Wayan Koster politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah beberapa kali dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan 2010-2011.
"Kami memiliki tanggungjawab dalam upaya mebersihkan negeri ini dari praktek korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," pungkasnya.
[wid]
