Tadi malam, Presiden Jokowi Widodo secara resmi sudah mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI tunggal yang diajukan ke DPR.
Sebelum calon panglima TNI diajukan ke DPR, Panglima TNI Jenderal Moeldoko sempat diÂwawancarai soal siapa yang panÂtas menjadi calon panglima TNI. Kata Moeldoko, nggak masalah dari angkatan mana yang diajuÂkan Presiden, yang penting dia memastikan bahwa ketiga kepala staf yang ada layak menjadi panÂglima TNI. Ketiga kepala staf ini dinilainya memiliki kompetensi yang seimbang.
Ketiganya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriyatna, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi.
Di publik, siapa yang pantas dicalonkan Presiden menjadi panglima TNI berbeda-beda. Ada yang menginginkan agar Presiden menggilir tiap angkaÂtan. Ada juga yang menyerahka sepenuhnya ke Presiden.
Kalau berdasarkan giliran, maka harusnya jatahnya untuk Kepala Staf Angkatan Udara. Sebab, Panglima TNI sebelumÂnya sudah berasal dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Pemilihan Panglima TNI secara bergiliran ini sesuai perintah Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal tersebut menyebutÂkan bahwa Panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan dan dapat dijabat secara bergantian.
Bagaimana tanggapan Panglima TNI Jenderal Moeldoko? Berikut wawancara dengan jenderal binÂtang empat itu:Idealnya pengganti Anda dari angkatan mana?Tidak masalah apakah Panglima TNI selanjutnya akan berasal dari Angkatan Udara, Angkatan Laut atau Angkatan Darat. Ketiga kepala staf yang ada saat ini memiliki kompetensi berimbang. Jadi, siapapun pangliÂmanya, nggak ada masalah.
Ada yang mengusulkan secara bergilir sesuai pasal 13 ayat 4 UU TNI?Presiden Jokowi yang memiliÂki kewenangan untuk melakukan pergiliran atau tidak untuk posisi Panglima TNI nanti. Bergilir atau tidak, itu Presiden yang tentukan. Saya menyerahkan sepenuhnya pergantian pimpinan tertinggi di tubuh TNI ke tangan Presiden Jokowi. Saya tegaskan pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogratif Presiden.
Apa dalam hal pergantian Panglima TNI, Markas Besar ikut dilibatkan?Ya, setidaknya untuk memÂberikan usul dan masukan. Tetapi saran dari TNI sifatnya belum tentu menjadi keputuÂsan. Penunjukan Panglima TNI adalah ranah Presiden. TNI akan berikan masukan saran internal, siapa pun pengganti saya kelak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan TNI.
O...ya, apa yang akan Anda dilakukan setelah pensiun nanti?Saya sudah memiliki sejumlah rencana untuk mengisi hari tua saya. Misalnya, ingin mengajar sebagai dosen. Saya ini kan Doktor Administrasi Publik.
Selain itu?Selain mengajar, saya juga akan menekuni bisnis. ***
