Berita

Nurul Arifin/net

Politik

Nurul Arifin Akui Ada yang Ingin Boikot Islah Gagasan JK

RABU, 10 JUNI 2015 | 05:27 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Meski islah di antara dua kubu Partai Golkar yang sedang bertikai telah dijajaki dan langsung digawangi oleh senior Golkar Jusuf Kalla, namun belum ada kepastian kader bisa mengikuti Pilkada 2015.

Pasalnya, baik kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono belum menyepakati, kubu siapa nanti yang akan tandatangan calon kepala daerah Golkar ke KPU.

Tidak hanya itu, beredar wacana akan ada yang memboikot islah oleh kalangan tertentu.


"Memang sudah ada islah antara kedua kubu, tetapi kini ada wacana boikot islah. Pak Jusuf Kalla, saya kira belum berhasil menyatukan kedua kubu meski kemarin telah ada 4 poin kesepakatan," Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurul Arifin di Bandung, Selasa (9/6).

Nurul mengungkapkan, partai tidak dapat melarang bila ada kadernya yang ingin maju pilkada melalui jalur independen atau partai lain sekalipun.

"Ini merupakan konsekuensi kami. Mudah-mudahan hanya berlangsung sementara," ujarnya seperti dikabarkan RMOL Jabar.

Nurul menambahkan, sebaiknya kader partai yang akan maju di pilkada 9 Desember mendatang, sebaiknya mendaftar di kedua kubu (Aburizal dan Agung) yang masing-masing membuka pendaftaran di daerah.

"Nanti ada dialog-dialog yang paling mungkin, dialah yang maju sebagai cabup atau cawabup," pungkas mantan anggota DPR ini.

Seperti diwartakan, JK sudah bertemu dengan Aburizal dan Agung. Ada empat poin kesepakatan dalam islah khusus Partai Golkar itu. Pertama, setuju mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan, sehingga ada calon kepala daerah yang diajukan. Kedua, setuju untuk membentuk tim penjaringan bersama di daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2015, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketiga, adapun calon yang diajukan maupun kriteria yang disepakati bersama. Keempat, untuk mendapatkan calon yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015 usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Golkar yang diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU). [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya