. Pemuda Indonesia harus di garis terdepan menjaga dan mempertahankan kedaulatan ekonomi Bangsa untuk menghadapi pasar bebas Asean, MEA 2015. Ekonomi rakyat harus berkembang, maju dan unggul. Demikian juga padagang kaki lima (PKL) sebagai sumber ekonomi dan mata pencarian rakyat, mereka jangan digusur tapi harus ditata dan dibina.
"Saya mendukung sepenuhnya sinergi Pemuda dan PKL kembangkan ekonomi rakyat Indonesia untuk menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi saat menerima Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun di Kantor Kemenpora, Jakarta (Selasa, 9/6).
Oleh karena itu, lanjut Menteri Imam, Kemenpora akan mendukung penuh agenda 'Apel Daulat Ekonomi Rakyat Hadapi MEA 2015' yang diselenggaraka oleh PKL bersama Pemuda Indonesia pada awal Agustus 2015 jelang Dirgahayu RI ke-70.
Ali Mahsun sendiri mengungkapkan, atas nama PKL di seluruh tanah air, pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menpora Imam Nahrawi yang berkenan dengarkan aspirasi PKL, serta mendukung apel daulat ekonomi rakyat yang mereka akan lakukan.
"Kami juga akan lakukan silaturrahmi dengan kekuatan elemen bangsa yang lain, tak terkecuali silaturrahmi dengan KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantiyo. Bagi APKLI, kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah harga mati. Untuk itu, APKLI terus lakukan percepatan gerilya ekonomi PKL dan merangkul segenap pemangku kepentingan bangsa yang lain. APKLI konsisten tetap jadikan pemerintah sebagai mitra strategis APKLI dalam menata dan memberdayakan PKL sesuai amanah Perpres RI 125/2012," tegas Ali Mahsun.
PKL dan pemuda, kata dia, wajib jadi di garda depan menjaga dan melindungi ekonomi dan mata pencarian rakyat. Juga usaha PKL dan UKM Indonesia.
"Ini penting dan strategis dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan ekonomi bangsa hadapi MEA 2015 dan liberalisasi ekonomi lainya. Silahkan investasi asing masuk dan berekonomi di Indonesia karena hal tersebut juga dibutuhkan untuk memutar turbin perekonomian nasional. Namun harus tetap pada koridor kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia, tidak boleh merongrong atau mematikan ekonomi dan mata pencarian rakyat, tidak terkecuali usaha PKL dan UKM Indonesia," demikian Ali Mahsun.
[rus]
