. Tampaknya para elite Partai Golkar sudah makin kehabisan akal untuk keluar dari kemelut yang mereka bikin sendiri. Walaupun sudah mengerahkan upaya menggunakan Wapres JK untuk membuat solusi islah, hasilnya juga hanya setengah hati dan tidak mampu memecahkan inti persoalan, siapa yang akan diakui sebagai ketum dan sekjen DPP Golkar.
"Solusi mentah ala JK itu ujung-ujungnya malah membuat KPU terkesan di 'fait accompli'. Sebab pihak-pihak yang bersengketa itu pura-pura damai dengan bukti tim seleksi calon pilkada, lalu KPU diminta mengabsahkan. KPU sampai saat ini bergeming. Ia hanya mau mengakui Golkar sebagai peserta pilkada jika DPP-nya sah secara hukum yaitu diakui oleh Menkumham," kata pakar politik senior Muhammad AS Hikam lewat akun facebooknya, Kamis (4/6).
Itulah sebabnya, lanjut AS Hikam, kubu Aburizal Bakrie kini membuat jebakan batman bagi Presiden Jokowi dengan cara melibatkan beliau ke dalam kancah konflik. Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komarudin ditugasi menjadi interlokutor kubu ARB untuk mendekati Jokowi.
Menurut AS Hikam, jika RI-1 itu masuk dalam jebakan batman tersebut, niscaya akan runyam. Bukan saja beliau akan menjadi sasaran kritik dari publik, tetapi juga akan membuka persoalan baru vis-a-vis partai pendukungnya (PDIP) dan KIH. Padahal saat ini sudah mulai terjadi rapproachment dan peredaan ketegangan antara Jokowi dan kekuatan politik pendukungnya setelah sempat bergejolak dan membuang energi.
Masih kata lulusan University of Hawaii at Manoa AS ini, posisi Presiden Jokowi beda dengan JK dalam soal konflik Golkar. JK adalah orang dalam partai tersebut dan mantan ketum DPP-nya. Presiden Jokowi tidak ada kaitan apapun dengan Golkar dan bahkan secara politik berlawanan. JK jelas lebih dekat dengan kubu Agung Laksono ketimbang dengan kubu ARB. Itu sebabnya Ade Komarudin lalu digunakan untuk menarik Jokowi ke dalam orbit ARB.
"Dengan cara ini Presiden Jokowi bisa digunakan menetralisir pengaruh JK dan sekaligus menekan Menkumham yang tetap bersikukuh mengajukan banding terhadap putusan PTUN," ujar AS Hikam.
Pertanyaannya, akankah Jokowi masuk dalam jebakan itu? Untuk sementara, kata AS Hikam, Jokowi cukup diplomatis dengan mengatakan pada Ade Komarudin bahwa beliau akan menginformasikan laporan Ade Komarudin kepada JK. Dengan demikian Jokowi tidak membuat komitmen apapun terhadap kubu ARB, tetapi juga tidak menolak secara vulgar.
"Jika Presiden konsisten dengan posisi ini, maka ARB dkk akan gigit jari. Tapi jika nanti Presiden ikut cawe-cawe soal konflik Golkar, saya kira akan merugikan standing beliau yang kini sudah mulai membaik dan menguat. Kita ikuti saja perkembangan selanjutnya," demikian AS Hikam.
[rus]
