Setelah FIFA memberi sanksi kepada Indonesia yang diÂlarang berkiprah di laga internasional, kini nasib pemain jadi luntang-lantung.
Apa yang diperbuat pemerintah dan PSSI melihat hasil raÂpat Komite Eksekutif FIFA di Zurich, Swiss, Sabtu (30/5) lalu yang menjatuhkan sanksi kepada Indonesia?
Ketua Umum PSSI La Nyalla Matalitti mencoba menawarkan sejumlah jalan keluar mengenai masalah ini. Dia ingin bertemu dengan Presiden Jokowi.
Berikut ini wawancara
Rakyat Merdeka dengan La Nyalla Matalitti yang saat dihubungi via telepon, kemarin, sedang berada di Eropa:
Apa PSSI menerima begitu saja sanksi FIFA itu?Saya selama di Zurich sudah berupaya maksimal agar Indonesia tidak terkena sanksi. Minimal sanksi terhadap Indonesia tidak diputuskan di kongres, tapi di Exco Meeting, sehingga sewaktu-waktu bisa dicabut.
Perlu diketahui, sanksi ini dijatuhkan, karena FIFA tidak bisa membiarkan statuta mereka, khususnya pasal 13 dan 17 tentang adanya intervensi terhadap anggotanya dilangÂgar. Makanya dalam sanksi tersebut jelas disebutkan adanya intervensi dari BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) dan Kemenpora terhadap PSSI.
Langkah apa yang akan diÂambil PSSI menyikapi sanksi tersebut?Saya sudah sampaikan secara terbuka melalui media massa. Khususnya kepada Presiden Jokowi, panggil saya, akan saya jelaskan apa yang terjadi dan bagaimana pikiran Presiden tentang meningkatkan prestasi sepÂakbola dapat diwujudkan dengan cara yang tepat dan benar. Sebab saya sudah berusaha bertemu Menpora, tapi tidak bisa.
Anda melihat ada intervensi politik dalam kemelut ini? Saya justru bertanya. Bahkan sudah pernah saya katakan seÂcara terbuka. Kejahatan luar biasa apa yang saya lakukan sebagai Ketua Umum PSSI, sehingga organisasi ini diperÂlakukan seolah seperti organÂisasi terlarang oleh Menpora. Saya dan pengurus akan diÂganti paksa. Organisasi ini akan dirampas. Apa sebenarnya di balik semua ini. Meningkatkan prestasi sepakbola bukan dengan cara seperti itu.
Apa saran Anda agar PSSI bisa terbebas dari intervensi itu?Pemerintah menarik diri dari upaya dan tindakan intervensi.
Kemenpora akan menggelar KLB untuk mengganti kepenÂgurusan Anda, apa ini akan diakui FIFA?Pasti tidak.
Apa yang akan Anda lakukan terhadap rencana tersebut?Saya berpegang pada aturan saja. Kalau semaunya, itu naÂmanya preman.
Menpora dan Presiden malah setuju dengan sanksi FIFA, tanggapan Anda?Seluruh masyarakat sepakbola menyayangkan hal itu. Bahkan tokoh-tokoh sepakbola dan olahraga Indonesia, seperti Pak Agum Gumelar dan Ibu Rita Subowo juga menyayangkan. Karena itu saya sampaikan bahwa saya siap dipanggil Presiden untuk menÂjelaskan secara langsung.
PSSI selama ini dinilai sangat commercial oriented, apa tanggapan Anda?Yang mana
commercial oriented. Di seluruh dunia ini federasi sepakbola mendapÂatkan sumber dana dari hak siar televisi, sponsor dan tiket pertandingan, serta bantuan lainnya. Semua dana tersebut digunakan untuk tiga kompenen utama pembiayaan. Pertama, tim nasional. Kedua,
football development dan biaya organÂisasi. Usia dini kami jalankan. Kompetisi amatir U17 piala Soeratin sudah jalan. Tahun ini kompetisi U15 akan dijalankan.
Grassroot programs juga sudah jalan.
Youth training center di Sawangan sudah digunakan untuk U16 dan U19. Itu semua tanpa bantuan APBN.
Apa mungkin PSSI ke depan bisa jalan tanpa intervensi pemerintah? Memang sudah seharusnya PSSI berjalan seiring dalam poÂsisi mitra dengan pemerintah. Karena PSSI itu organisasi non pemerintah yang berbadan huÂkum perkumpulan. Sama seperti organisasi pada umumnya. PSSI membutuhkan pemerintah untuk mendorong percepatan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung sepakbola. Bukan ikut menentukan siapa yang berhak berkompetisi dan tidak. Itu urusan induk cabang olahraga. ***
